PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat kembali mengimplementasikan pembaruan sistem peradilan pidana melalui mekanisme Plea Bargain (pengakuan bersalah). Usulan yang diajukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau resmi memperoleh persetujuan setelah dilakukan ekspose yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Umum Kejati Kalbar, Sumanggar Siagian, S.H., M.H., secara virtual di hadapan Direktur C pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM), Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H., pada Senin (27/7/2026).
Persetujuan tersebut menjadi langkah penting dalam penerapan mekanisme hukum baru yang bertujuan menciptakan proses peradilan pidana yang lebih cepat, sederhana, dan efisien, tanpa mengurangi perlindungan terhadap hak korban maupun hak tersangka.
Dalam ekspose tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sekadau memaparkan perkara atas nama Muhammad Hasanudin alias Udin alias Hasan bin Nurhadi, yang didakwa melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan/atau Pasal 466 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Berawal dari Perselisihan yang Berujung Kekerasan
Perkara bermula pada 29 April 2026 di sebuah rumah kontrakan di Jalan Sentapang, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Berdasarkan hasil penyidikan, perselisihan antara terdakwa dan seorang anak berujung pada tindakan kekerasan.
Korban dilaporkan mengalami pelemparan mangkuk, terkena puntung rokok yang masih menyala hingga mengenai wajah, digigit pada jari tangan, serta dicakar di bagian wajah.
Hasil Visum et Repertum dari RSUD Sekadau menguatkan adanya dugaan tindak kekerasan tersebut. Korban dinyatakan mengalami luka bakar pada pipi kanan, luka lecet pada wajah dan hidung, serta luka pada jari telunjuk kanan akibat tindakan yang dialaminya.
Pengakuan Bersalah Jadi Dasar Penerapan Plea Bargain
Dalam mekanisme Plea Bargain yang diajukan, Penuntut Umum tetap mempertahankan dakwaan sebagaimana yang telah disusun. Namun, sebagai konsekuensi dari pengakuan bersalah terdakwa serta kesediaannya melepaskan hak untuk menjalani persidangan dengan pemeriksaan biasa, jaksa akan mengajukan tuntutan pidana yang lebih ringan, yakni tidak melebihi dua pertiga dari ancaman pidana maksimum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Penerapan mekanisme tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang dinilai meringankan, antara lain:
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Mengakui seluruh perbuatannya secara konsisten sejak tahap penyidikan hingga penuntutan.
- Bersedia memberikan ganti kerugian kepada anak korban sebesar Rp5.000.000.
- Didampingi penasihat hukum saat menyatakan pengakuan bersalah.
Bukan Pengampunan, Melainkan Reformasi Peradilan
Kejaksaan menegaskan bahwa Plea Bargain bukan merupakan bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana maupun pemberian pengampunan kepada pelaku tindak pidana.
Sebaliknya, mekanisme tersebut merupakan bagian dari reformasi hukum acara pidana yang bertujuan menghadirkan proses penegakan hukum yang lebih efektif, cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan serta memberikan perlindungan yang seimbang terhadap hak korban, hak tersangka, dan kepentingan umum.
Setelah melakukan pendalaman terhadap seluruh aspek hukum, termasuk pemenuhan syarat formil dan materiil, Direktur C pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atas nama JAM PIDUM menyetujui usulan Plea Bargain yang diajukan Kejaksaan Negeri Sekadau.
Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi Penuntut Umum untuk melanjutkan proses penuntutan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tetap berpedoman pada asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, serta perlindungan terhadap hak korban dan hak tersangka.
Tonggak Transformasi Sistem Peradilan Pidana
Implementasi mekanisme Plea Bargain di Kalimantan Barat menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana nasional yang tengah dikembangkan pemerintah. Melalui mekanisme ini, diharapkan proses penyelesaian perkara dapat berlangsung lebih efektif tanpa mengurangi kualitas penegakan hukum maupun perlindungan hak asasi manusia.
Kejaksaan berharap penerapan mekanisme tersebut mampu menjadi salah satu instrumen pembaruan hukum yang mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang modern, profesional, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang berhadapan dengan hukum.
Fredy Legito
0 Komentar