Kejaksaan Agung RI Tangkap Mantan Menteri, Temukan Brankas Isi Rp4 M

Kejaksaan Agung Pernah Tangkap Mantan Menteri, Brankas Berisi Uang Setara Rp4 Miliar Jadi Barang Bukti Kasus Suap

JAKARTA – Sejarah penegakan hukum di Indonesia mencatat salah satu perkara korupsi yang menyita perhatian publik ketika Kejaksaan Agung Republik Indonesia menangkap seorang mantan menteri berinisial DG, yang saat itu pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953–1955) sekaligus memimpin salah satu partai politik besar pada era Demokrasi Liberal.

Kasus tersebut menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia karena menunjukkan bahwa aparat penegak hukum berani memproses seorang mantan pejabat tinggi negara yang diduga terlibat dalam praktik suap.

Dalam proses penyelidikan, aparat bahkan menemukan sebuah brankas berisi uang tunai Rp135.000, jumlah yang pada masa itu tergolong sangat besar. Jika dikonversikan menggunakan nilai emas saat ini, nominal tersebut diperkirakan setara dengan sekitar Rp4,14 miliar.

Ditangkap atas Perintah Kejaksaan Agung

Penangkapan terhadap DG dilakukan pada 12 Agustus 1955 berdasarkan perintah Kejaksaan Agung setelah penyidik menyatakan telah memiliki bukti yang cukup.

Sebelum penangkapan, aparat melakukan penggeledahan di rumah tersangka di Jalan Cut Mutia, Jakarta Pusat, serta sebuah rumah lain di Jalan Kenari Nomor 22 yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari lokasi kedua itulah penyidik menemukan sebuah brankas berisi uang tunai Rp135.000.

Surat kabar Algemeen Indisch Dagblad edisi 13 Agustus 1955 memberitakan bahwa brankas tersebut ditemukan di alamat Jalan Kenari Nomor 22 dan diketahui DG beberapa kali melakukan penarikan uang dari lokasi tersebut.

Apabila dihitung berdasarkan harga emas sekitar Rp86 per gram pada tahun 1955, jumlah tersebut setara dengan sekitar 1,57 kilogram emas, yang nilainya saat ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp4 miliar.

Sempat Dituding Bermuatan Politik

Penangkapan seorang mantan menteri ketika itu memunculkan berbagai spekulasi bahwa proses hukum bermotif politik.

Namun, Jaksa Agung Soeprapto membantah tudingan tersebut.

Ia menegaskan bahwa penyidikan telah dilakukan jauh sebelum penangkapan dan seluruh tindakan aparat didasarkan pada alat bukti yang cukup serta telah diketahui oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Harian Merdeka edisi 15 Agustus 1955 juga memberitakan bahwa tidak terdapat hambatan hukum bagi Jaksa Agung untuk menerbitkan perintah penahanan terhadap DG.

Berawal dari Dugaan Suap Penerbitan Visa

Perkara yang menjerat DG bermula dari dugaan penerimaan suap sebesar Rp40.000 terkait penerbitan visa bagi warga keturunan Tionghoa asal Hong Kong bernama Bong Kim Thjong.

Kasus tersebut mencuat setelah seorang bernama Tan Po Goan menyerahkan berbagai dokumen yang dianggap menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses penerbitan visa kepada surat kabar Keng Po dan Kejaksaan Agung.

Dalam persidangan, Tan Po Goan tampil sebagai salah satu saksi penting.

Ia mengaku mulai mencurigai adanya penyimpangan setelah DG memerintahkan deportasi seorang warga keturunan Tionghoa bernama Tjhon Hoen Nji tanpa alasan hukum yang menurutnya jelas.

Kecurigaan tersebut kemudian berkembang hingga mengarah pada dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penerbitan visa.

Jaksa Dakwa Terima Suap Rp40.000

Di hadapan majelis hakim, jaksa mendakwa DG menerima uang sebesar Rp40.000 sebagai imbalan penerbitan visa permanen bagi Bong Kim Thjong.

Dana tersebut diduga disalurkan melalui dua perantara, yakni:

• Rp20.000 melalui Soebagio; dan
• Rp20.000 melalui Surjosuksoro alias Notopuro atas nama Bong Siang Thjong, saudara Bong Kim Thjong.

Seluruh dakwaan tersebut dibantah oleh DG.

Ia menyatakan bahwa penerbitan visa merupakan kebijakan yang telah diketahui parlemen.

Sementara uang yang diterima para perantara disebut sebagai urusan pribadi mereka dan bukan diterima atas perintah dirinya.

DG juga membela keputusan deportasi terhadap Tjhon Hoen Nji dengan alasan keamanan negara karena yang bersangkutan dianggap memiliki kedekatan dengan Kuomintang atau Partai Nasionalis Tiongkok.

Divonis Bersalah

Meskipun membantah seluruh dakwaan, majelis hakim akhirnya menyatakan DG terbukti menerima suap sebesar Rp40.000.

Berdasarkan putusan yang diberitakan Zutphens Dagblad pada 3 Januari 1956, DG dijatuhi hukuman satu tahun penjara.

Vonis tersebut menjadi salah satu perkara korupsi paling menonjol pada era Demokrasi Liberal karena melibatkan mantan pejabat tinggi negara.

Grasi Presiden Soekarno Tuai Polemik

Setelah divonis bersalah, DG mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Soekarno.

Pada 19 Juli 1956, Presiden Soekarno mengabulkan permohonan tersebut dengan memangkas hukuman dari satu tahun menjadi enam bulan penjara.

Karena masa penahanan selama proses penyidikan dan persidangan diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman, DG hanya menjalani sisa pidana sekitar satu bulan.

Keputusan pemberian grasi tersebut memicu kritik luas karena dianggap melemahkan semangat pemberantasan korupsi.

Polemik bahkan merambah ke lingkungan Istana.

Dalam autobiografinya, Mohammad Hatta mengaku kecewa karena pemberian grasi dilakukan tanpa terlebih dahulu dikonsultasikan kepadanya sebagai Wakil Presiden.

Kekecewaan tersebut kemudian disebut sebagai salah satu faktor yang ikut mendorong Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kasus ini hingga kini masih dikenang sebagai salah satu perkara korupsi bersejarah yang menunjukkan bahwa praktik penyalahgunaan jabatan telah menjadi tantangan bagi Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, sekaligus menjadi pelajaran mengenai pentingnya penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan bebas dari intervensi politik.

Fredy Legito