JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) kembali menunjukkan komitmennya dalam memulihkan kerugian negara melalui penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kali ini, Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Agung melakukan penyitaan eksekusi terhadap sekitar 104 ton komoditas timah yang merupakan aset milik Tamron alias Aon, terpidana kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam perkara tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015–2022.
Penyitaan dilakukan pada Senin, 6 Juli 2026, di gudang smelter PT Menara Cipta Mulia (MCM), Desa Mentawak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa penyitaan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Menurutnya, aset yang disita terdiri dari berbagai jenis komoditas timah dengan total berat mencapai 104.446 kilogram atau sekitar 104 ton.
Kelompok pertama memiliki berat sekitar 49.486 kilogram, terdiri atas sebelas jenis komoditas, di antaranya dross, kristal timah, hingga logam timah dengan tingkat kemurnian mencapai 99,95 persen.
Sementara kelompok kedua memiliki berat sekitar 54.960 kilogram, terdiri atas lima jenis komoditas seperti debu timah, slag petakan, timah besi petakan, dross, serta dross casting.
Selain komoditas timah tersebut, Tim Jaksa Eksekutor juga mengamankan 58 bal jumbo bag yang sebelumnya telah diamankan di gudang PT Timah Tbk di wilayah Gantung, Kabupaten Bangka Timur.
Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, seluruh aset tersebut terbukti berada di bawah penguasaan PT Menara Cipta Mulia, meskipun secara administrasi perusahaan tercatat atas nama pihak lain.
Kejaksaan Agung menyatakan bahwa perusahaan tersebut pada kenyataannya dikendalikan oleh Tamron alias Aon sebagai beneficial owner.
Seluruh barang bukti yang telah disita selanjutnya akan dilelang oleh negara. Hasil pelelangan tersebut akan digunakan untuk membayar uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana sebagaimana amar putusan pengadilan.
Tamron alias Aon diketahui merupakan terpidana dalam perkara korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015–2022 yang juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang.
Pada tingkat pertama di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Tamron dijatuhi hukuman 8 tahun penjara serta denda Rp1 miliar.
Namun pada tingkat banding, memperberat hukuman tersebut menjadi 18 tahun penjara, tetap disertai denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.
Selain pidana badan, Tamron juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3.538.932.640.663,67 atau sekitar Rp3,5 triliun sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya.
Langkah penyitaan dan pelelangan aset ini merupakan bagian dari strategi penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui perampasan aset hasil tindak pidana korupsi.
Kejaksaan Agung menegaskan akan terus melakukan pelacakan, penyitaan, dan eksekusi terhadap aset-aset milik terpidana korupsi yang terbukti berasal dari hasil kejahatan, sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pemberantasan korupsi serta memulihkan kerugian negara.
0 Komentar