Kasus Video Viral PETI Kotanopan Mandek, Aktivis Ultimatum Kapolres Madina Segera Proses Hukum Terduga Pelaku
PANYABUNGAN – Gelombang kritik terhadap penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), terus menguat. Sejumlah aktivis mahasiswa dan pelajar menyoroti lambannya proses penanganan kasus video viral yang diduga memperlihatkan aktivitas tambang ilegal menggunakan alat berat.
Mereka menilai hingga lebih dari satu bulan sejak video tersebut menjadi perhatian publik, belum terlihat perkembangan yang jelas terkait proses hukum. Kondisi ini memunculkan desakan agar Polres Mandailing Natal memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kabupaten Madina, Hanafi Lubis, bersama Ketua PC Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Nuzul Ramadhan, meminta Kapolres Madina, AKBP Bagus Priandy, menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum terhadap dugaan aktivitas PETI tersebut.
"Integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum kini dipertanyakan publik. Kasus ini sudah lama menjadi perhatian masyarakat, namun hingga kini progres penanganannya belum terlihat jelas. Kami meminta Polres Madina bersikap transparan dan menuntaskan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku," ujar Hanafi kepada wartawan di Panyabungan, Jumat (24/7).
Menurut Hanafi, video yang beredar luas di media sosial menjadi dasar awal bagi aparat untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh.
Ia menyebut, dalam video tersebut tampak sebuah alat berat jenis ekskavator yang diduga dioperasikan oleh seorang pria yang disebut sebagai anak dari seorang pengusaha tambang lokal berinisial PWG.
"Jika memang telah ada bukti awal, tentu masyarakat berharap aparat segera mengusutnya secara profesional dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut," tambahnya.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif The Madina Green Institute (TMGI), Ridwandy Nasution, menegaskan bahwa publik kini menunggu keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan praktik pertambangan ilegal yang sempat viral tersebut.
Ridwandy mengingatkan, sebelumnya pada 23 Juni lalu, Kasat Reskrim Polres Madina AKP Tri Boy Alvin Siahaan telah menyampaikan kepada media bahwa pihaknya akan melakukan penyelidikan mendalam terhadap video yang beredar.
Namun hingga saat ini, menurutnya, masyarakat belum memperoleh informasi mengenai perkembangan hasil penyelidikan tersebut.
"Kasus video viral ini seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengungkap dugaan jaringan pertambangan ilegal yang selama ini menjadi perhatian masyarakat," ujarnya.
Ridwandy juga mengaitkan persoalan tersebut dengan hasil penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yang sebelumnya merilis adanya dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam aktivitas PETI di wilayah Kotanopan.
Sementara itu, Ketua Presidium Solidaritas Pemuda Peduli Lingkungan Hidup (SIPLAH) Kabupaten Madina, Ahmad Rifai, meminta aparat kepolisian bertindak profesional, objektif, dan tanpa diskriminasi.
Menurutnya, dugaan pelanggaran terhadap lingkungan hidup harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku agar tidak menimbulkan anggapan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
"Kami berharap aparat menegakkan hukum secara profesional. Jika memang ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas Rifai.
Ia menambahkan, pemberantasan pertambangan ilegal merupakan bagian dari kebijakan nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat maupun Kepolisian Republik Indonesia.
Karena itu, pihaknya berharap penanganan perkara dilakukan secara terbuka sehingga mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal.
Para aktivis juga menyampaikan bahwa apabila dalam waktu dekat tidak terdapat perkembangan yang jelas mengenai penanganan perkara tersebut, mereka berencana menyampaikan aspirasi melalui aksi damai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan penyelidikan kasus video viral dugaan aktivitas PETI di Kotanopan. Media masih terus berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sesuai Kode Etik Jurnalistik.
Magrifatullah
0 Komentar