JAKARTA – Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, dinilai menjadi ujian penting bagi kredibilitas sistem penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah akademisi menegaskan bahwa perkara ini harus ditangani secara profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan agar mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.
Kasus tersebut terus bergulir setelah Febrie Adriansyah ditahan sejak Jumat (24/7/2026) di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penanganan perkara ini menjadi sorotan luas karena melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum yang sebelumnya memiliki posisi strategis dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam diskusi Rule of Law Series 2026: Karut Marut Penegakan Hukum Kasus Eks Jampidsus, Senin (27/7/2026), Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Antoni Putra, menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan momentum penting untuk membuktikan bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum benar-benar diterapkan tanpa membedakan status maupun jabatan seseorang.
"Saya melihat kasus ini sebagai ujian kredibilitas sistem penegakan hukum. Tidak hanya karena perkaranya melibatkan pejabat tinggi, tetapi dalam negara hukum berlaku prinsip equality before the law," ujar Antoni.
Menurutnya, selama ini masyarakat menilai penegakan hukum cenderung tegas terhadap warga biasa, sementara ketika perkara menyentuh pejabat tinggi, publik sering mempertanyakan independensi aparat penegak hukum.
Karena itu, ia menilai penyelesaian perkara ini akan menjadi tolok ukur apakah aparat benar-benar mampu menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
Momentum Memulihkan Kepercayaan Publik
Antoni menilai tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum saat ini masih menghadapi tantangan serius. Persepsi bahwa lembaga penegak hukum cenderung melindungi anggotanya sendiri ketika tersandung persoalan hukum dinilai menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa penanganan perkara Febrie Adriansyah seharusnya dijadikan momentum untuk membersihkan internal lembaga penegak hukum.
"Bukan malah melindungi anggotanya yang secara hukum diduga melakukan tindak pidana," tegas Antoni.
Menurutnya, apabila perkara ini dituntaskan secara profesional, objektif, dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum berpotensi kembali meningkat. Sebaliknya, apabila muncul kesan adanya perlindungan terhadap pihak tertentu, reputasi lembaga penegak hukum justru dapat semakin menurun.
Soroti Mekanisme Penanganan Perkara
Dalam pemaparannya, Antoni juga menyoroti mekanisme pengalihan penanganan perkara dari penyidik kepolisian ke kejaksaan. Ia berpendapat langkah tersebut tidak efisien mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur adanya koordinasi antara penyidik Kejaksaan dan penyidik Polri.
Menurutnya, apabila perkara memerlukan pengambilalihan, mekanisme yang lebih tepat adalah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
Diduga Berpotensi Berkaitan dengan TPPU
Pandangan serupa disampaikan pengajar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Yenti Garnasih. Ia menilai perkara korupsi yang berlangsung dalam jangka waktu panjang umumnya memiliki keterkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut Yenti, apabila penyidik tidak menelusuri dugaan aliran dana hasil kejahatan tersebut, maka pengungkapan perkara dinilai belum menyentuh keseluruhan rangkaian tindak pidana yang mungkin terjadi.
Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan maupun penuntutan perkara korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang.
Yenti menilai mekanisme tersebut menjadi penting terutama apabila terdapat potensi konflik kepentingan atau hambatan dalam proses penegakan hukum.
Soroti Proses Penahanan
Dalam kesempatan itu, Yenti juga menyoroti proses penahanan Febrie Adriansyah yang menurutnya memunculkan perhatian publik karena tidak menggunakan borgol maupun rompi tahanan saat dibawa ke Rumah Tahanan KPK.
Menurutnya, penggunaan atribut tersebut bukan sekadar simbol, tetapi juga mencerminkan prinsip persamaan perlakuan di hadapan hukum.
"Ini tidak profesional. Jangan meremehkan akal sehat masyarakat," tegasnya.
Desak Penelusuran Seluruh Pihak yang Terlibat
Yenti turut mendorong agar aparat penegak hukum tidak berhenti pada satu tersangka saja, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang diduga terlibat, termasuk apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi, pencucian uang, gratifikasi, pemerasan, maupun penyuapan.
Ia berharap seluruh aset yang diduga berasal dari hasil tindak pidana dapat ditelusuri dan diproses sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
"Semuanya harus dibongkar dan dikejar," pungkasnya.
Hingga saat ini, proses hukum terhadap perkara tersebut masih berjalan. Penetapan tersangka, penahanan, maupun proses penyidikan yang sedang berlangsung merupakan bagian dari tahapan penegakan hukum. Seluruh pihak yang diperiksa tetap memiliki hak-hak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pembuktian akhir atas dugaan tindak pidana menjadi kewenangan pengadilan melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Fredy Legito
0 Komentar