SEKADAU, KALIMANTAN BARAT – Dugaan perampasan logam mulia yang diduga emas seberat 1,66617 kilogram di Kabupaten Sekadau menjadi perhatian publik setelah menyeret nama sejumlah pihak, mulai dari oknum awak media, dugaan keterlibatan anggota TNI, hingga Kejaksaan Negeri (Kejari) Sekadau. Perkara tersebut kini berada dalam penanganan Polres Sekadau, sementara pihak Kejari Sekadau membantah adanya tindakan penyitaan maupun pengambilan emas di lingkungan kantor kejaksaan.
Kasus ini bermula dari laporan seorang warga bernama Alfiansyah, yang mengaku kehilangan sebagian logam mulia yang dibawanya setelah sempat dihentikan di wilayah Kabupaten Sekadau dan kemudian diarahkan ke Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa diduga terjadi pada Senin, 20 Juli 2026, ketika Alfiansyah bersama dua rekannya melakukan perjalanan dari wilayah Hulu Pinoh, Kabupaten Melawi, menuju Pontianak menggunakan kendaraan jenis Toyota Rush atau Daihatsu Terios berwarna hitam.
Dalam perjalanan, kendaraan tersebut diduga dihentikan oleh beberapa orang yang mengaku berasal dari unsur media. Dalam sejumlah informasi yang beredar, turut disebut adanya dugaan keterlibatan oknum dari institusi lain. Setelah itu, rombongan bersama barang bawaannya dibawa menuju Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau.
Menurut laporan yang disampaikan korban kepada kepolisian, setelah berada di kantor kejaksaan dan menjalani pemeriksaan, terjadi pembicaraan yang disebut sebagai proses negosiasi. Korban kemudian mengaku sekitar tiga keping emas batangan dengan berat lebih dari 900 gram tidak lagi berada dalam penguasaannya, sedangkan sekitar 700 gram logam mulia lainnya dikembalikan.
Merasa dirugikan, korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Sekadau dengan dugaan tindak pidana perampasan, pencurian, pencurian dengan pemberatan, dan/atau pencurian dengan kekerasan.
Polisi: Masih Tahap Penyelidikan
Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama membenarkan bahwa laporan pengaduan tersebut telah diterima dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan.
"Betul, hari Kamis (23/7) kemarin kami menerima laporan pengaduan tersebut. Saat ini masih dalam penyelidikan," ujar AKBP Andhika.
Ia menegaskan kepolisian belum dapat menyampaikan secara rinci kronologi maupun identitas pihak-pihak yang diduga terlibat karena seluruh proses masih mengedepankan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah.
Menurutnya, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi serta mengumpulkan berbagai alat bukti guna memastikan fakta yang sebenarnya.
"Apa yang kami sampaikan harus berdasarkan fakta dan alat bukti. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Mohon menunggu hasil penyelidikan," tegasnya.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa fokus penyelidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan asal-usul logam mulia tersebut, tetapi juga menyangkut dugaan adanya perbuatan melawan hukum berupa pengambilan barang milik seseorang.
Sumber di lingkungan kepolisian menyebutkan bahwa hingga kini baru satu orang yang berstatus terlapor, yakni seseorang yang mengaku sebagai awak media. Namun demikian, penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain sebagaimana disebut dalam laporan maupun informasi yang berkembang di masyarakat.
Kejari Sekadau Bantah Lakukan Penyitaan
Menanggapi pemberitaan yang beredar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sekadau, Boni Adi Wicaksono, memberikan klarifikasi bahwa pihaknya tidak pernah melakukan penyitaan ataupun mengambil logam mulia yang dibawa Alfiansyah.
Menurut Boni, pihak Kejari awalnya menerima informasi mengenai dugaan adanya pengangkutan logam mulia tanpa dokumen resmi. Saat petugas tiba di lokasi, situasi disebut sudah ramai sehingga Kejari hanya melakukan pemantauan.
Selanjutnya, rombongan yang membawa logam mulia datang ke Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau untuk meminta arahan hukum.
Di kantor kejaksaan, petugas hanya melakukan wawancara dan koordinasi internal. Berdasarkan pengakuan pembawa barang, logam tersebut disebut tidak memiliki dokumen legalitas.
Namun demikian, Boni menegaskan bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan Kejaksaan pada tahap awal sehingga pihaknya mengarahkan agar persoalan disampaikan kepada kepolisian.
"Kami tidak melakukan penyitaan. Barang tersebut kami minta dibawa kembali karena bukan kewenangan kami. Kami arahkan agar dilaporkan ke Polres," tegas Boni.
Ia juga membantah adanya operasi resmi Kejaksaan dalam penghentian kendaraan tersebut.
Menurutnya, tidak terdapat surat tugas maupun instruksi resmi yang memerintahkan pegawai Kejaksaan melakukan penindakan di lapangan.
Boni menambahkan bahwa informasi mengenai adanya emas yang diduga hilang baru diketahui setelah rombongan meninggalkan Kantor Kejaksaan Negeri Sekadau.
Dugaan Keterlibatan Oknum TNI Masih Ditelusuri
Terkait informasi yang menyebut adanya dugaan keterlibatan oknum anggota TNI, pihak Kejaksaan mengaku tidak dapat memastikan identitas seluruh orang yang berada di lokasi karena peristiwa berlangsung pada malam hari dan tidak ada pihak yang mengenakan atribut resmi.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam XII/Tanjungpura, Kolonel Arh Agung Sinaring Mahapasti, menyatakan pihaknya baru menerima informasi mengenai perkara tersebut.
"Belum monitor. Baru tahu. Terima kasih informasinya. Kita cek ke jajaran," ujarnya.
Kodam XII/Tanjungpura menyatakan akan melakukan penelusuran internal untuk memastikan apakah terdapat anggota yang terlibat sebagaimana informasi yang berkembang di masyarakat.
Pemeriksaan Internal Kejaksaan Berjalan
Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sebelumnya juga menyatakan telah memerintahkan bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan internal terhadap pegawai yang disebut dalam pemberitaan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan internal guna memastikan fakta yang sebenarnya.
Kejaksaan menegaskan proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Kasus Masih Berproses
Hingga berita ini diterbitkan, penyidik Polres Sekadau masih terus melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan para saksi, mengumpulkan alat bukti, serta mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk dugaan keterlibatan pihak lain yang namanya muncul dalam laporan maupun informasi yang beredar.
Belum terdapat penetapan tersangka maupun putusan pengadilan terkait perkara ini. Oleh karena itu, seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan tetap harus dianggap tidak bersalah sampai terdapat hasil penyelidikan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Redaksi mengedepankan asas praduga tak bersalah serta membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Fredy Legito
0 Komentar