PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Kalimantan Barat terus memperkuat sistem pembinaan dan pengawasan terhadap notaris melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan bersama Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Kubu Raya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memastikan pelayanan kenotariatan di Kalimantan Barat berjalan profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Edward Omar Sharif Hiariej, Kanwil Kemenkum Kalbar, Kamis (23/7/2026), dihadiri Ketua, anggota, serta Tim Sekretariat MPDN Kabupaten Kubu Raya. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antarlembaga, sekaligus mematangkan persiapan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap notaris di sejumlah daerah.
Dalam rakor tersebut, berbagai agenda penting dibahas secara komprehensif, mulai dari penguatan kelembagaan MPDN melalui penetapan anggota sekretariat berdasarkan Surat Keputusan (SK), pembahasan berbagai isu strategis di bidang kenotariatan, hingga percepatan implementasi sistem pelaporan digital melalui aplikasi Sistem Layanan Notaris Online (SILANOK).
Selain itu, peserta rapat juga membahas kepastian prosedur pemberhentian maupun pengangkatan kembali notaris sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat yang sebelumnya telah difasilitasi dan dinyatakan selesai.
Salah satu perhatian utama dalam rapat tersebut adalah masih adanya kendala aktivasi akun SILANOK bagi notaris baru, khususnya di Kabupaten Landak. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen mempercepat penyelesaian hambatan tersebut agar seluruh notaris dapat memanfaatkan sistem pelaporan digital secara optimal sebagai bagian dari peningkatan akuntabilitas pelayanan publik.
Pemeriksaan Berkala Notaris Segera Dilaksanakan
Rakor juga menetapkan persiapan teknis pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap notaris yang akan dilakukan secara bertahap.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pada:
- 26–31 Agustus 2026 di Kabupaten Kubu Raya.
- 1–3 September 2026 di Kabupaten Landak dan Kabupaten Mempawah.
Pemeriksaan akan dilaksanakan oleh tim yang telah dibentuk sesuai ketentuan guna memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai kode etik, standar profesi, dan regulasi yang berlaku.
Kepala Kanwil Kemenkum Kalbar, Jonny Pesta Simamora, menegaskan bahwa pengawasan terhadap notaris bukan semata-mata bertujuan melakukan pemeriksaan, tetapi juga merupakan bagian dari pembinaan berkelanjutan demi meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.
"Pengawasan notaris yang efektif bukan hanya melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga melindungi notaris itu sendiri agar senantiasa menjalankan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kanwil Kemenkum Kalbar berkomitmen memastikan MPDN di seluruh Kalimantan Barat bekerja secara profesional, solid, dan terkoordinasi dengan baik sehingga pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada Agustus hingga September mendatang menghasilkan rekomendasi pembinaan yang berkualitas, objektif, dan bermanfaat bagi peningkatan pelayanan kenotariatan kepada masyarakat," tegas Jonny.
Ia menambahkan bahwa transformasi digital melalui aplikasi SILANOK menjadi salah satu prioritas utama dalam modernisasi layanan kenotariatan.
Menurutnya, pelaporan yang tertib, cepat, dan terintegrasi akan memperkuat sistem pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pelaksanaan jabatan notaris di Kalimantan Barat.
Pengawasan Berbasis Digital dan Pembinaan Berkelanjutan
Sebagai tindak lanjut hasil rapat koordinasi, Sekretariat MPDN Kabupaten Kubu Raya akan segera menerbitkan Surat Keputusan Sekretariat, mendistribusikan surat pemberitahuan kepada notaris yang menjadi objek pemeriksaan, menerbitkan surat tugas bagi tim pemeriksa, serta menyiapkan instrumen pemeriksaan sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan.
Di samping itu, seluruh anggota MPDN bersama Tim Sekretariat akan melakukan pendampingan penggunaan aplikasi SILANOK, memantau proses verifikasi akun notaris baru, sekaligus memperbarui basis data kenotariatan agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif, terintegrasi, transparan, dan akuntabel.
Melalui penguatan koordinasi, optimalisasi digitalisasi, serta pelaksanaan pemeriksaan berkala secara terstruktur, Kanwil Kemenkum Kalbar berharap kualitas pelayanan kenotariatan di Kalimantan Barat semakin meningkat, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi notaris sebagai salah satu pilar penting dalam pelayanan hukum di Indonesia.
Fredy Legito
0 Komentar