Breaking News

Kajati Kalbar Lantik Aspidmil Baru, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Militer dan Sipil

Kajati Kalbar Lantik Aspidmil Baru, Perkuat Sinergi Penegakan Hukum Militer dan Sipil


PONTIANAK – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan Asisten Pidana Militer (Aspidmil) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kolonel Cpm. Agus Subur Mudjiono, S.H., M.A.P., dalam sebuah upacara yang berlangsung khidmat di Aula Baharuddin Lopa Lantai IV Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Selasa (14/7/2026).


Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan kelembagaan Kejaksaan dalam menghadapi tantangan penegakan hukum yang semakin kompleks, khususnya memasuki era implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, pembaruan sistem hukum acara pidana, serta percepatan transformasi digital di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.


Acara pelantikan dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar, para Asisten, Kepala Tata Usaha, para Koordinator, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak, Kepala Kejaksaan Negeri Mempawah, pejabat struktural, serta jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat.


Turut hadir pula unsur TNI dan aparat penegak hukum militer, di antaranya Komandan Polisi Militer Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Hukum Kodam XII/Tanjungpura, Komandan Polisi Militer Lantamal XII Pontianak, Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Supadio, Kepala Satuan Hukum Lanud Supadio, Kepala Oditurat Militer II-06 Pontianak, serta Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak.


Dalam amanatnya, Kajati Kalbar menegaskan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah negara yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, profesionalisme, dan dedikasi tinggi.

Menurutnya, setiap pejabat yang dipercaya menduduki posisi strategis harus mampu bekerja secara adaptif, responsif, serta berorientasi pada pelayanan hukum yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.


Kajati juga menekankan pentingnya Asisten Pidana Militer yang baru untuk segera menyesuaikan diri dengan karakteristik wilayah hukum Kalimantan Barat, sekaligus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang semakin erat dengan institusi TNI, Oditurat Militer, Pengadilan Militer, serta seluruh aparat penegak hukum lainnya.


Sinergi tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan penanganan perkara koneksitas secara profesional, objektif, efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

Lebih lanjut, Kajati mengingatkan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil harus selalu dilandasi nilai-nilai profesionalisme, akuntabilitas, integritas, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan hati nurani.


"Bangun komunikasi yang baik, perkuat kolaborasi lintas institusi, jaga integritas, serta jadilah teladan dalam setiap pelaksanaan tugas. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum hanya dapat diwujudkan melalui kinerja yang profesional, transparan, dan berintegritas. Di balik amanah ini terdapat harapan besar agar pejabat yang dilantik mampu membawa energi positif, semangat baru, serta memberikan kontribusi nyata melalui kinerja terbaik," tegas Kajati.


Kajati menambahkan, tantangan penegakan hukum saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif semata, tetapi juga menuntut kemampuan membangun kerja sama lintas sektor agar sistem peradilan pidana dapat berjalan secara terpadu, efektif, dan mampu menjawab dinamika perkembangan masyarakat.


Pelantikan Aspidmil yang baru diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan fungsi Bidang Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, sekaligus mempererat sinergitas antara aparat penegak hukum sipil dan militer dalam mendukung terwujudnya sistem peradilan pidana yang modern, profesional, berintegritas, serta mampu menghadirkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.


Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi tersebut, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendukung reformasi penegakan hukum nasional, memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum, serta menjaga stabilitas hukum sebagai fondasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat.

Pontianak, 14 Juli 2026
Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat | Fredy Legito 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.