Kajati Kalbar Emilwan Ridwan Teken Perpanjangan Kerja Sama dengan PT Pelindo, Perkuat Pendampingan Hukum untuk Tata Kelola BUMN yang Transparan dan Akuntabel

PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat bersama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Kalimantan Barat resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS/Memorandum of Understanding/MoU) mengenai Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Kejati Kalimantan Barat, Kamis (23/7/2026).

Perjanjian ditandatangani langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Dr. Emilwan Ridwan, bersama jajaran manajemen PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional Kalimantan Barat sebagai bentuk penguatan sinergi antara institusi penegak hukum dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Kejati Kalbar, Faizal Banu, S.H., M.Hum., beserta jajaran Jaksa Pengacara Negara (JPN). Dari pihak PT Pelindo hadir General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Kalimantan Barat, Yanto, bersama jajaran manajemen perusahaan.

Perpanjangan kerja sama ini menjadi wujud komitmen kedua belah pihak untuk terus memperkuat koordinasi dalam penanganan berbagai persoalan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (legal opinion), pelayanan hukum, tindakan hukum lain, hingga pendampingan hukum terhadap kegiatan perusahaan.

Dalam sambutannya, Kajati Kalbar Dr. Emilwan Ridwan menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perusahaan yang profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kejaksaan melalui fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara hadir sebagai mitra strategis BUMN untuk memastikan setiap kebijakan dan langkah yang diambil berjalan sesuai koridor hukum. Pendampingan hukum merupakan langkah preventif guna meminimalisasi potensi permasalahan hukum sehingga pelayanan publik dan pembangunan dapat berlangsung secara optimal," tegas Emilwan Ridwan.

Menurutnya, fungsi Jaksa Pengacara Negara tidak hanya memberikan pendampingan ketika muncul persoalan hukum, tetapi juga berperan melakukan upaya pencegahan melalui pemberian pertimbangan hukum terhadap kebijakan maupun aktivitas perusahaan agar potensi sengketa dapat diminimalkan sejak dini.

Sebagai salah satu BUMN yang mengelola sektor kepelabuhanan nasional, PT Pelabuhan Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran arus logistik, perdagangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, baik di Kalimantan Barat maupun secara nasional.

Karena itu, kepastian hukum dinilai menjadi faktor penting dalam setiap proses pengambilan keputusan perusahaan agar seluruh aktivitas usaha berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), berlandaskan kepatuhan hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, Kejati Kalimantan Barat bersama PT Pelindo berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan efektivitas penyelesaian persoalan hukum melalui pendekatan preventif, serta membangun budaya sadar hukum di lingkungan perusahaan.

Kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepelabuhanan yang semakin profesional, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, memperkuat kepercayaan masyarakat maupun investor, serta berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat.

Dengan adanya sinergi yang berkelanjutan antara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), diharapkan berbagai potensi permasalahan hukum dapat dicegah sejak awal sehingga pelayanan publik dan aktivitas bisnis kepelabuhanan dapat berjalan secara optimal, aman, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Fredy Legito