JAKARTA – Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite secara eceran masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang beranggapan bahwa Pertalite yang dibeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dapat dijual kembali untuk memperoleh keuntungan. Padahal, sistem distribusi BBM di Indonesia telah diatur secara ketat oleh pemerintah, sehingga penjualan Pertalite tidak dapat dilakukan secara bebas tanpa izin sebagai penyalur resmi.
Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang penyalurannya diawasi pemerintah melalui PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Oleh karena itu, setiap kegiatan perdagangan kembali Pertalite harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Penjualan BBM Wajib Melalui Penyalur Resmi
Seseorang tidak cukup hanya membeli Pertalite di SPBU, baik menggunakan kendaraan maupun jeriken, kemudian menjualnya kembali kepada masyarakat. Untuk dapat menjalankan usaha penjualan BBM secara legal, pelaku usaha wajib menjadi penyalur resmi yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan keselamatan sesuai regulasi.
Secara umum, persyaratan menjadi penyalur resmi meliputi:
- Memiliki badan usaha yang sah, seperti Perseroan Terbatas (PT), koperasi, atau bentuk badan usaha lain sesuai ketentuan hukum.
- Memiliki lokasi usaha yang memenuhi persyaratan teknis, keselamatan, dan lingkungan.
- Menyediakan sarana penyimpanan serta fasilitas penyaluran BBM sesuai standar keselamatan yang berlaku.
- Menjalin kerja sama dengan badan usaha pemegang izin usaha niaga BBM, seperti Pertamina, misalnya melalui skema Pertashop atau mekanisme penyaluran resmi lainnya.
Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, penjualan Pertalite kepada masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang sah dalam sistem distribusi BBM nasional.
Surat Rekomendasi Tidak Boleh Digunakan untuk Berdagang
Pemerintah juga mengatur secara khusus penggunaan Surat Rekomendasi bagi pembelian BBM bersubsidi atau JBKP.
Surat Rekomendasi diberikan kepada kelompok konsumen tertentu, seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, serta sektor lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
BBM yang diperoleh melalui Surat Rekomendasi wajib digunakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang tercantum dalam surat tersebut, bukan untuk diperdagangkan kembali.
Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023, yang melarang penerima Surat Rekomendasi memperjualbelikan kembali BBM yang diperoleh melalui mekanisme tersebut kepada pihak lain.
Artinya, apabila seseorang membeli Pertalite menggunakan Surat Rekomendasi, kemudian menjualnya kembali secara eceran kepada masyarakat, tindakan tersebut tidak diperbolehkan dan berpotensi melanggar ketentuan mengenai penyaluran BBM bersubsidi maupun BBM penugasan.
Pertashop Memiliki Legalitas Berbeda
Berbeda dengan pengecer yang tidak memiliki izin, Pertashop merupakan jaringan penyalur resmi yang beroperasi berdasarkan kerja sama dengan Pertamina serta telah memenuhi seluruh persyaratan teknis, keselamatan, dan administrasi yang ditetapkan pemerintah.
Sebagai penyalur resmi, Pertashop berhak menyalurkan BBM sesuai ketentuan yang berlaku, dengan pengawasan terhadap kualitas produk, harga, keselamatan operasional, hingga tata kelola distribusi.
Dilema Pengecer di Daerah
Di sejumlah wilayah pedesaan dan daerah terpencil, keberadaan pengecer BBM masih dianggap membantu masyarakat yang berada jauh dari SPBU. Kondisi tersebut sering menjadi alasan masih maraknya penjualan bensin eceran.
Namun, di sisi lain pemerintah tetap menekankan bahwa penyaluran Pertalite harus dilakukan sesuai mekanisme resmi agar subsidi energi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan komersial.
Praktik pembelian Pertalite menggunakan jeriken juga masih menjadi sorotan publik. Pertamina pada prinsipnya tidak memperbolehkan pembelian BBM subsidi menggunakan jeriken tanpa izin atau Surat Rekomendasi yang sah. Kebijakan tersebut diterapkan untuk mencegah penyimpangan distribusi dan penimbunan BBM.
Kasus Hukum Jadi Sorotan
Persoalan pembelian Pertalite menggunakan jeriken sempat menjadi perhatian nasional setelah muncul kasus hukum di Medan yang menyeret warga karena membeli sekitar 25 liter Pertalite menggunakan jeriken. Perkara tersebut memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.
Sebagian kalangan menilai penegakan hukum terhadap pengecer kecil perlu mempertimbangkan aspek keadilan, mengingat masih banyak desa yang belum memiliki akses SPBU sehingga masyarakat bergantung pada pengecer untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM harus tetap dilakukan secara konsisten agar praktik penyalahgunaan subsidi tidak semakin meluas.
Penyaluran Tepat Sasaran Menjadi Prioritas
Pemerintah bersama Pertamina dan BPH Migas terus memperketat pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran.
Penyalahgunaan distribusi, termasuk membeli Pertalite untuk diperjualbelikan kembali tanpa izin resmi, dinilai dapat mengganggu ketersediaan pasokan, merugikan masyarakat yang berhak menerima subsidi, serta berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, masyarakat yang ingin menjalankan usaha penjualan BBM disarankan menempuh jalur resmi dengan menjadi penyalur yang memiliki legalitas. Selain memberikan kepastian hukum, langkah tersebut juga menjamin standar keselamatan, kualitas pelayanan, serta mendukung sistem distribusi energi nasional yang tertib, adil, dan akuntabel.
Fredy Legito
0 Komentar