SINGKAWANG – Praktik pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi menggunakan jeriken kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, dugaan tersebut terjadi di SPBU 63.791.01 yang beroperasi 24 jam di kawasan Bagak, Kelurahan Nyarumkop, Kecamatan Singkawang Timur, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Jumat (31/7/2026).
Berdasarkan informasi dan dokumentasi yang diterima media, terlihat adanya pengisian BBM bersubsidi menggunakan jeriken. Apabila benar pengisian tersebut dilakukan tanpa surat rekomendasi resmi dari instansi yang berwenang, maka praktik itu berpotensi bertentangan dengan ketentuan yang mengatur pendistribusian BBM bersubsidi.
Publik pun mempertanyakan, bagaimana pengisian menggunakan jeriken dapat berlangsung di SPBU yang seharusnya memiliki standar pengawasan ketat? Apakah prosedur verifikasi telah dijalankan? Apakah pembeli telah menunjukkan surat rekomendasi yang dipersyaratkan? Ataukah terjadi kelalaian dalam pengawasan?
Sesuai ketentuan yang berlaku, pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken hanya diperbolehkan bagi pihak-pihak tertentu, seperti nelayan atau petani, yang memiliki surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang. Tanpa dokumen tersebut, pengisian tidak semestinya dilayani karena berpotensi membuka ruang penyalahgunaan maupun penimbunan BBM bersubsidi.
Selain aspek hukum, penggunaan jeriken yang tidak memenuhi standar keselamatan juga berpotensi menimbulkan risiko kebakaran akibat listrik statis maupun penanganan bahan bakar yang tidak sesuai prosedur.
Yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah pengakuan yang disebut disampaikan oleh pengawas SPBU saat dikonfirmasi. Menurut keterangan yang diperoleh media, pengawas mengarahkan agar konfirmasi dilakukan melalui seorang oknum media berinisial ED. Bahkan, muncul dugaan adanya penyampaian informasi bahwa SPBU tersebut hanya melayani rekan-rekan media tertentu melalui mekanisme pemberian kupon setiap bulan.
Apabila keterangan tersebut benar, publik tentu berhak mempertanyakan beberapa hal. Mengapa konfirmasi dari media harus diarahkan kepada pihak lain yang bukan pengelola resmi SPBU? Apa hubungan pihak tersebut dengan operasional maupun komunikasi resmi SPBU? Apakah benar terdapat perlakuan berbeda terhadap media dalam memperoleh informasi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab secara terbuka demi menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya dalam penyaluran BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat luas.
Di sisi lain, apabila benar terdapat praktik pemberian fasilitas tertentu kepada sebagian media, maka hal itu juga patut diklarifikasi agar tidak menimbulkan persepsi negatif mengenai independensi informasi maupun keterbukaan pelayanan publik.
Perlu diketahui, penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi tanpa hak dapat dikenai ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Namun, penerapan pasal pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum setelah melalui proses penyelidikan dan pembuktian.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat penjelasan resmi dari pengelola SPBU maupun pihak Pertamina mengenai dasar pelayanan pengisian BBM menggunakan jeriken pada saat kejadian. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak SPBU, Pertamina Patra Niaga, serta instansi terkait guna mendapatkan penjelasan yang utuh dan berimbang.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Fredy Legito)
0 Komentar