Jangan Abaikan Hak Pekerja! Pelanggaran Upah dan Hak Normatif Dapat Berujung Pidana Penjara, Denda Ratusan Juta, hingga Sanksi Administratif

JAKARTA – Pemenuhan hak-hak pekerja bukan hanya merupakan kewajiban moral dan tanggung jawab perusahaan, tetapi juga merupakan perintah undang-undang yang wajib dipatuhi. Perusahaan yang dengan sengaja melanggar ketentuan ketenagakerjaan, khususnya terkait hak-hak normatif pekerja, dapat dikenai sanksi pidana, denda, maupun sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta berbagai ketentuan yang masih berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pelanggaran Hak Pekerja Dapat Berujung Pidana

Undang-undang memberikan ancaman pidana terhadap pelanggaran tertentu atas hak normatif pekerja, seperti pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan pengupahan, hak pekerja setelah pemutusan hubungan kerja (PHK), maupun kewajiban lain yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk pelanggaran tertentu yang tergolong berat, pelaku dapat dikenai:

• pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun;
• denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Sementara untuk pelanggaran lain yang juga diatur dalam ketentuan pidana ketenagakerjaan, ancaman hukuman dapat berupa pidana kurungan maupun denda, bergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

Yang perlu dipahami, pidana tersebut tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk tetap memenuhi hak pekerja. Artinya, meskipun pengusaha dijatuhi hukuman pidana atau denda, perusahaan tetap berkewajiban membayar hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum.

Tidak Hanya Pidana, Perusahaan Juga Dapat Dijatuhi Sanksi Administratif

Selain ancaman pidana, perusahaan yang melanggar ketentuan ketenagakerjaan juga dapat dikenai berbagai sanksi administratif, antara lain:

• teguran tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha;
• penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
• pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penerapan sanksi dilakukan berdasarkan hasil pengawasan ketenagakerjaan maupun proses hukum yang berjalan sesuai peraturan.

Pekerja Memiliki Hak Memperjuangkan Haknya

Apabila pekerja merasa haknya tidak dipenuhi, seperti keterlambatan pembayaran upah, tidak dibayarkannya hak-hak normatif, atau perselisihan hubungan kerja lainnya, terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh.

Tahapan penyelesaian tersebut meliputi:

1. Perundingan Bipartit, yaitu musyawarah langsung antara pekerja dan perusahaan untuk mencari penyelesaian.
2. Mediasi melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan.
3. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) apabila hasil mediasi tidak disepakati oleh salah satu pihak sehingga sengketa harus diputus melalui proses peradilan.

Melalui mekanisme tersebut, pekerja dapat menuntut pembayaran hak-haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kepatuhan Terhadap Hukum Ketenagakerjaan Menjadi Kunci Hubungan Industrial yang Sehat

Pengamat ketenagakerjaan menilai kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha.

Perusahaan diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan usaha, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, pekerja juga didorong memahami hak dan kewajibannya agar setiap perselisihan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Pemerintah melalui pengawas ketenagakerjaan terus diharapkan memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan norma ketenagakerjaan agar setiap pelanggaran dapat ditindak secara profesional, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tercipta kepastian hukum, perlindungan pekerja, dan iklim investasi yang sehat.

Fredy Legito