Investasi Bauksit Kalbar Melesat, Gubernur Ria Norsan Tekankan Hilirisasi Harus Berdampak pada Tenaga Kerja Lokal
PONTIANAK – Investasi sektor hilirisasi bauksit di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan pada kuartal II tahun 2026. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, mengungkapkan bahwa nilai investasi hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun, dengan komoditas bauksit menjadi penyumbang terbesar, menggeser dominasi investasi nikel yang selama ini menjadi sektor utama.
"Bauksit ini nomor satu. Biasanya kita tahu selalu nikel. Ini ada shifting bauksit karena memang ada beberapa pembangunan proyek bauksit yang dilakukan investor dalam negeri maupun luar negeri," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Sebagai provinsi yang memiliki cadangan bauksit terbesar di Indonesia, Kalimantan Barat diproyeksikan menjadi salah satu daerah yang memperoleh manfaat langsung dari meningkatnya investasi di sektor hilirisasi mineral tersebut. Pengembangan industri pengolahan bauksit hingga alumina dan aluminium dinilai akan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memperkuat posisi Kalbar dalam rantai industri nasional.
Namun demikian, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengingatkan bahwa besarnya investasi harus diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kalimantan Barat.
Dalam forum konsultasi publik mengenai perubahan daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diselenggarakan pada Februari 2026, Ria Norsan menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Barat yang masih menjadi tantangan.
Berdasarkan data yang dipaparkannya, dari sekitar 2,97 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 41,44 persen masih berada pada sektor pertanian, 27,67 persen berstatus pekerja paruh waktu, dan 10,43 persen merupakan pekerja setengah menganggur.
"Kondisi ini menjadi tantangan untuk memastikan proyek smelter memberikan dampak nyata terhadap penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal," ujar Ria Norsan.
Menurutnya, investasi besar di sektor hilirisasi tidak boleh hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan kompetensi, serta terciptanya peluang usaha baru.
Saat ini pemerintah terus mendorong pembangunan kawasan industri pengolahan dan pemurnian bauksit menjadi alumina dan aluminium terpadu di Kabupaten Mempawah dan Landak. Kawasan tersebut nantinya akan terintegrasi dengan fasilitas pengolahan yang telah beroperasi di Pulau Penebah, Kabupaten Kayong Utara, dengan dukungan pasokan bahan baku dari wilayah Ketapang dan daerah sekitarnya.
Pengembangan ekosistem hilirisasi tersebut meliputi pembangunan fasilitas Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) 1 dan SGAR 2, berikut pembangkit listrik pendukung yang melibatkan sejumlah BUMN dan perusahaan nasional, antara lain PT Borneo Alumina Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium (INALUM), PT Bukit Asam Tbk, PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk.
Ria Norsan menegaskan bahwa pembangunan smelter merupakan langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Kalimantan Barat sehingga tidak lagi hanya menjadi daerah penghasil bahan mentah.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan seluruh proyek strategis nasional berjalan sesuai regulasi, memberikan nilai tambah ekonomi, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat lokal, serta tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan," tegasnya.
Dengan meningkatnya investasi hilirisasi bauksit, Kalimantan Barat diharapkan mampu menjadi pusat industri pengolahan mineral nasional. Namun keberhasilan investasi tersebut dinilai akan sangat ditentukan oleh kesiapan tenaga kerja lokal, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Fredy Legito
0 Komentar