Breaking News

IMM Sintang Gelar Aksi Solidaritas di Kantor PLN ULP, Desak Transparansi Penyebab Pemadaman Bergilir


IMM Sintang Gelar Aksi Solidaritas di Kantor PLN ULP, Desak Transparansi Penyebab Pemadaman Bergilir


SINTANG, KALIMANTAN BARAT – Belasan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Sintang menggelar aksi solidaritas di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Sintang, Jalan M. Saad, Kelurahan Tanjung Puri, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Jumat (10/7/2026).


Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan, Syahroni Pratama, tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi pemadaman listrik bergilir yang dalam beberapa waktu terakhir dikeluhkan masyarakat Kabupaten Sintang.


Dalam aksi tersebut, para mahasiswa diterima langsung oleh Manajer PLN ULP Sintang, Alex Halmar. Melalui dialog terbuka, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak PLN, terutama terkait kebutuhan masyarakat atas informasi yang jelas dan transparan mengenai gangguan pasokan listrik.


Adapun tuntutan yang disampaikan antara lain meminta penjelasan secara terbuka mengenai penyebab terjadinya pemadaman listrik bergilir di Kabupaten Sintang, kepastian waktu penyelesaian perbaikan, pembukaan ruang aspirasi publik secara digital, evaluasi kinerja pelayanan, serta jaminan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat, termasuk fasilitas-fasilitas pelayanan publik.

Aksi berlangsung tertib dan damai serta mendapat pengawalan dari aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap aman dan kondusif.


Menanggapi aspirasi mahasiswa, pihak PLN menjelaskan bahwa gangguan pasokan listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Sintang dipicu oleh kerusakan pada sistem boiler Independent Power Producer (IPP) PLN Kalbar di jalur Pantura Kota Singkawang.

PLN ULP Sintang juga menegaskan bahwa kewenangan unitnya berada pada aspek distribusi tenaga listrik kepada pelanggan, sedangkan pengelolaan pembangkit listrik berada di bawah unit kerja lain yang berwenang.


Pihak PLN menyampaikan bahwa kondisi pasokan listrik di Kabupaten Sintang saat ini mulai berangsur membaik. Pemadaman bergilir disebut telah mengalami pengurangan seiring proses penanganan yang terus dilakukan, dengan estimasi penyelesaian perbaikan hingga 11 Juli 2026.

Usai dialog, perwakilan mahasiswa menyerahkan surat tuntutan secara resmi kepada pihak PLN sebagai bentuk tindak lanjut aspirasi masyarakat yang mereka sampaikan.


Sekitar pukul 11.30 WIB, massa aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan seluruh tuntutan dan menerima penjelasan dari pihak PLN.


(Fredy Legito)
Kalimantan Barat, 10 Juli 2026

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.