PONTIANAK, KALIMANTAN BARAT – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak berhasil menggagalkan keberangkatan 124 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga hendak bekerja ke luar negeri secara non-prosedural melalui Bandara Internasional Supadio selama periode Januari hingga Juli 2026. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap praktik penempatan pekerja migran ilegal yang berisiko menimbulkan eksploitasi hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Data Imigrasi menunjukkan, dari total 124 orang yang keberangkatannya ditunda, sebanyak 82 orang merupakan laki-laki dan 42 orang perempuan. Negara tujuan yang diduga menjadi lokasi penempatan para calon pekerja migran tersebut antara lain Kamboja, Malaysia, Laos, dan Brunei Darussalam.
Berdasarkan catatan petugas, kasus penundaan keberangkatan paling banyak terjadi pada Mei 2026 sebanyak 24 kasus, disusul April 2026 sebanyak 21 kasus, sementara sisanya tersebar pada bulan-bulan lainnya sepanjang tahun berjalan.
Hasil pemeriksaan terhadap para calon penumpang menunjukkan berbagai indikasi sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) non-prosedural. Modus yang ditemukan cukup beragam, mulai dari mengaku akan berwisata namun tidak dapat menunjukkan tiket pulang, memberikan keterangan yang berubah-ubah atau tidak konsisten saat diwawancarai petugas, hingga memiliki riwayat perjalanan yang dinilai mencurigakan.
Selain itu, petugas juga menemukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram yang diduga berkaitan dengan penawaran pekerjaan di luar negeri tanpa melalui mekanisme resmi. Dalam sejumlah kasus, bahkan ditemukan dugaan upaya mengaburkan riwayat perjalanan dengan mengganti paspor.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak, Sam Fernando, menegaskan bahwa pengawasan terhadap lalu lintas orang di pintu keluar Indonesia terus diperketat sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warganya.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan mencegah masyarakat menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, penempatan kerja ilegal, maupun tindak pidana perdagangan orang yang masih menjadi ancaman serius di sejumlah negara tujuan.
"Pengetatan pemeriksaan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk melindungi WNI dari risiko eksploitasi, penempatan kerja ilegal, dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," tegas Sam Fernando.
Imigrasi juga mengimbau masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri agar selalu menggunakan jalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan prosedur yang sah, para pekerja migran akan memperoleh perlindungan hukum, kepastian status ketenagakerjaan, serta jaminan hak-hak selama bekerja di luar negeri.
Ke depan, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak menyatakan akan terus memperkuat sinergi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dan aparat penegak hukum guna mempersempit ruang gerak sindikat yang diduga memberangkatkan PMI secara non-prosedural melalui Bandara Internasional Supadio.
Pemerintah berharap meningkatnya pengawasan di pintu keluar negara dapat menekan praktik pemberangkatan pekerja migran ilegal sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi WNI yang ingin mencari pekerjaan di luar negeri secara aman, legal, dan sesuai prosedur.
(Fredy Legito-Red)
0 Komentar