MEDAN – Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terus berlangsung di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, kembali menuai sorotan. Tokoh masyarakat Sumatera Utara sekaligus Wakil Ketua Bidang Isu Strategis DPW PPP Sumatera Utara, M. Irwansyah Lubis, SH, mendesak Gubernur Sumatera Utara agar tidak tinggal diam menghadapi kerusakan lingkungan yang menurutnya semakin mengkhawatirkan.
Dalam pernyataan resminya di Medan, Kamis (2/7/2026), Irwansyah menilai aktivitas tambang emas ilegal yang disebut menggunakan belasan alat berat ekskavator di sejumlah wilayah Madina telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Ia menyebut aktivitas tersebut diduga berlangsung di kawasan Batang Natal, Lingga Bayu, Kotanopan, Asak Jarum, hingga Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Gadis di perbatasan Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal.
Menurutnya, aktivitas tersebut tidak hanya diduga merusak kawasan hutan produksi terbatas dan daerah aliran sungai, tetapi juga berpotensi mengancam kualitas lingkungan, sumber air masyarakat, lahan pertanian, serta infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tebing sungai.
Irwansyah juga menyinggung adanya korban jiwa yang diduga berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal. Ia merujuk pada peristiwa yang diberitakan terjadi pada 23 Juni 2026 di bekas lahan PT PSU, Desa Simpang Koje, Kecamatan Lingga Bayu, yang menurut informasi menewaskan seorang penambang akibat tertimbun material tambang.
Soroti Penegakan Hukum
Irwansyah menilai penindakan yang selama ini dilakukan aparat penegak hukum belum memberikan efek jera. Menurutnya, operasi penertiban yang dilakukan secara parsial belum mampu menghentikan aktivitas tambang ilegal yang terus berulang.
Ia mencontohkan sejumlah operasi yang sebelumnya dilakukan di wilayah Kotanopan maupun Asak Jarum yang mengamankan sejumlah alat berat. Namun, menurutnya, masyarakat masih mempertanyakan tindak lanjut proses hukum terhadap barang bukti maupun pihak-pihak yang diduga terlibat.
Dalam keterangannya, Irwansyah juga menyampaikan bahwa di tengah masyarakat berkembang dugaan adanya keterlibatan oknum tertentu sebagai pelindung aktivitas tambang ilegal. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan hingga kini belum dibuktikan melalui proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.
"Gubernur Sumatera Utara jangan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan yang terus terjadi. Penertiban yang dilakukan selama ini dinilai belum efektif dan masyarakat berharap ada langkah yang lebih tegas serta terkoordinasi," ujar Irwansyah.
Usulkan Satgas Terpadu
Sebagai solusi, Irwansyah mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menerbitkan Peraturan Gubernur atau Keputusan Gubernur tentang pembentukan Satgas Terpadu Penanggulangan PETI.
Menurutnya, satgas tersebut perlu melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Polda Sumatera Utara, Kodam I/Bukit Barisan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal agar penindakan dilakukan secara terpadu dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Ia berharap pembentukan satgas dapat memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus menutup celah kebocoran informasi yang selama ini dinilai menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum.
Minta Presiden Turun Tangan
Selain mendesak pembentukan Satgas Terpadu, Irwansyah juga meminta Gubernur Sumatera Utara mengirimkan surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia agar pemerintah pusat mengambil langkah langsung dalam penanganan PETI di Mandailing Natal.
Menurutnya, apabila ditemukan dugaan keterlibatan oknum aparat maupun pihak lain, penanganannya perlu dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memperkuat koordinasi bersama aparat penegak hukum guna memastikan pemberantasan aktivitas pertambangan ilegal berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
Minta Langkah Nyata
Irwansyah menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup merupakan amanat konstitusi yang harus dijalankan oleh seluruh penyelenggara negara.
Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera ditangani secara menyeluruh, kerusakan lingkungan dikhawatirkan semakin meluas dan berpotensi memicu meningkatnya keresahan masyarakat.
Menurutnya, berbagai elemen masyarakat, tokoh adat, mahasiswa, hingga organisasi peduli lingkungan selama ini telah berulang kali menyampaikan aspirasi agar aktivitas PETI ditertibkan secara menyeluruh.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun instansi terkait mengenai usulan pembentukan Satgas Terpadu dan permintaan agar Presiden turun tangan dalam penanganan dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal.
Magrifatulloh
0 Komentar