Hukum Dipertanyakan, Mafia BBM Subsidi Diduga Masih Berkeliaran: Warga Ketapang Menjerit, DPD BPM Desak Penindakan Nyata

Ketapang, Kalimantan Barat – 14 Juli 2026 – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di Kabupaten Ketapang memicu keluhan luas dari masyarakat. Kondisi tersebut tidak hanya menyebabkan antrean panjang di sejumlah SPBU, tetapi juga mendorong lonjakan harga BBM di tingkat pengecer hingga jauh di atas harga resmi pemerintah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari masyarakat, harga Pertalite di sejumlah kios eceran di wilayah Kota Ketapang dilaporkan mencapai sekitar Rp18.000 per liter, sedangkan di beberapa wilayah pedalaman, seperti Kecamatan Sungai Laur, harga disebut sempat menyentuh Rp25.000 per liter. Kenaikan tersebut jauh di atas harga resmi Pertalite sebesar Rp10.000 per liter.

Untuk Solar bersubsidi yang memiliki harga resmi Rp6.800 per liter, masyarakat juga melaporkan harga di tingkat eceran dapat mencapai sekitar Rp20.000 per liter, sehingga dinilai semakin membebani masyarakat, petani, nelayan, hingga pelaku usaha kecil yang bergantung pada BBM bersubsidi.

Sejumlah warga menilai kondisi ini tidak hanya disebabkan keterbatasan pasokan, tetapi juga diduga berkaitan dengan praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi yang mengakibatkan barang bersubsidi sulit diperoleh masyarakat yang berhak.

Salah seorang pedagang eceran di wilayah Nek Doyan mengaku menjual BBM dengan harga tinggi karena memperoleh pasokan dari pihak lain dengan harga yang juga sudah mahal.

"Saya terpaksa mengikuti harga pasar karena modalnya memang sudah mahal. Saya tidak mengambil langsung di SPBU, melainkan diantar oleh mereka yang mengantre di sana. Mau tidak mau saya jual sekitar Rp15.000 per liter karena dari mereka harganya sudah sekitar Rp14.000," ujarnya.

Keterangan tersebut, menurut sejumlah pihak, perlu menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk ditelusuri lebih lanjut guna memastikan ada atau tidaknya penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Menanggapi situasi tersebut, DPD Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kabupaten Ketapang menyampaikan keprihatinannya. Ketua DPD BPM Ketapang menilai pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu mengambil langkah nyata agar distribusi BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran.

Menurut BPM, masyarakat selama ini telah lama mengeluhkan dugaan praktik pelangsiran BBM yang disebut terjadi secara berulang. Organisasi tersebut meminta aparat melakukan pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM bersubsidi di SPBU maupun jalur distribusi lainnya.

Selain itu, BPM juga menyoroti adanya pembatasan pembelian BBM bagi sebagian pengguna kendaraan, sementara di sisi lain muncul dugaan masih adanya pihak-pihak yang dapat memperoleh BBM dalam jumlah besar. Dugaan tersebut, menurut BPM, perlu dibuktikan melalui penyelidikan yang objektif oleh aparat berwenang.

"Kalau aturan berlaku, seharusnya berlaku untuk semua. Jangan sampai masyarakat yang patuh justru mengalami kesulitan, sementara apabila benar terdapat penyalahgunaan BBM bersubsidi, maka pelakunya harus ditindak sesuai hukum yang berlaku," ujar Ketua DPD BPM Ketapang.

DPD BPM berharap pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi, melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi penyimpangan, serta menindak tegas setiap pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat juga berharap distribusi BBM bersubsidi dapat segera kembali normal sehingga kebutuhan transportasi, pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak terus terganggu.

Catatan Redaksi:

Pemberitaan ini memuat informasi berdasarkan keterangan masyarakat dan pernyataan narasumber. Dugaan mengenai praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi belum merupakan fakta hukum yang berkekuatan tetap. Redaksi tetap menjunjung asas praduga tak bersalah dan membuka ruang Hak Jawab serta Hak Koreksi kepada seluruh pihak yang disebut atau merasa berkepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Sumber: DPD BPM Ketapang