Hayden Cafe & Resto Pemangkat Disorot, Diduga Gunakan LPG 3 Kg Bersubsidi untuk Kepentingan Usaha; Disperindagkop Sambas Siapkan Investigasi

SAMBAS, KALIMANTAN BARAT – Dugaan penyalahgunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram kembali menjadi sorotan publik di Kabupaten Sambas. Kali ini, perhatian tertuju kepada salah satu tempat usaha kuliner, Hayden Cafe & Resto yang berada di Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, tepat di depan Masjid Attakwa.

Dugaan tersebut mencuat setelah adanya laporan masyarakat yang menilai terjadi aktivitas distribusi tabung gas bersubsidi dalam jumlah besar ke lokasi usaha tersebut. Apabila terbukti, penggunaan LPG subsidi untuk kepentingan usaha komersial dinilai bertentangan dengan tujuan pemerintah dalam memberikan subsidi kepada masyarakat yang berhak.

Berawal dari Laporan Warga

Informasi yang diterima menyebutkan, aktivitas bongkar muat tabung LPG 3 kilogram diduga dilakukan pada malam hari. Sejumlah warga mengaku melihat kendaraan yang diduga membawa puluhan tabung gas bersubsidi menuju lokasi usaha.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang beredar, pasokan LPG tersebut diduga berasal dari luar Kabupaten Sambas.

"Di tengah masyarakat yang masih sering kesulitan mendapatkan gas melon, kami melihat adanya pasokan dalam jumlah cukup banyak ke sebuah tempat usaha. Informasi yang kami dengar, tabung-tabung itu diduga berasal dari Singkawang," ujarnya.

Keterangan tersebut masih merupakan informasi awal yang memerlukan verifikasi lebih lanjut dari instansi berwenang.

LPG Bersubsidi Diperuntukkan bagi Masyarakat Berhak

Program LPG 3 kilogram merupakan kebijakan subsidi pemerintah yang ditujukan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, apabila LPG bersubsidi digunakan untuk operasional usaha yang tidak termasuk penerima subsidi, maka hal tersebut berpotensi melanggar ketentuan distribusi energi bersubsidi.

Praktik semacam ini juga dikhawatirkan dapat mengurangi ketersediaan tabung gas bagi masyarakat yang memang menjadi sasaran program subsidi pemerintah.

Disperindagkop Sambas Siapkan Verifikasi Lapangan

Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas, Hermanto, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti laporan masyarakat melalui proses verifikasi dan investigasi lapangan.

Menurutnya, setiap laporan masyarakat merupakan informasi penting yang harus ditelusuri secara objektif agar diperoleh fakta yang sebenarnya.

"Kami mengapresiasi masyarakat yang aktif menyampaikan informasi. Selanjutnya kami akan melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan apakah benar terjadi penyalahgunaan LPG bersubsidi sebagaimana yang dilaporkan," ujarnya.

Hermanto menambahkan, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pihaknya akan berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Satgas Pengawasan BBM dan LPG, Pertamina, serta aparat penegak hukum untuk melakukan penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain melakukan pemeriksaan terhadap pengguna LPG, Disperindagkop juga akan menelusuri rantai distribusi guna mengetahui dari mana asal pasokan tabung LPG tersebut apabila memang ditemukan adanya dugaan penyimpangan.

Penegakan Hukum Diharapkan Tegas

Sejumlah pihak berharap pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi semakin diperketat agar hak masyarakat kecil tidak terganggu.

Apabila nantinya terbukti terjadi penyalahgunaan, maka penegakan hukum diharapkan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rantai distribusi apabila ditemukan pelanggaran.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, maka klarifikasi resmi dari pihak terkait juga diperlukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

Asas Praduga Tak Bersalah

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi maupun tanggapan dari pihak Hayden Cafe & Resto terkait dugaan tersebut.

Seluruh informasi yang dimuat masih berupa dugaan yang sedang menunggu proses verifikasi oleh instansi berwenang. Oleh karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan atau putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada pihak Hayden Cafe & Resto maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Tim Redaksi