JAKARTA – Langkah Pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari sekitar 1.000 entitas menjadi hanya sekitar 250 perusahaan menjadi salah satu kebijakan paling ambisius dalam sejarah pengelolaan perusahaan negara. Namun, di balik agenda besar restrukturisasi tersebut, publik mempertanyakan satu hal yang jauh lebih mendasar: apakah yang dipangkas hanya jumlah perusahaannya, atau juga akar persoalan yang selama puluhan tahun melahirkan praktik korupsi di tubuh BUMN?
Pemerintah melalui Danantara kini diperintahkan melakukan audit terhadap sekitar 750 BUMN yang akan direstrukturisasi maupun dibubarkan. Audit tersebut tidak hanya diarahkan untuk mengukur efisiensi perusahaan, tetapi juga diminta menelusuri kemungkinan adanya tindak pidana korupsi sebelum hasilnya diteruskan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Kebijakan ini dinilai bukan sekadar proses administrasi atau rasionalisasi kelembagaan, melainkan momentum penting untuk membongkar persoalan tata kelola yang selama ini disebut menjadi sumber lahirnya berbagai kasus korupsi bernilai ratusan triliun rupiah.
Korupsi Berulang Meski Restrukturisasi Terus Dilakukan
Selama bertahun-tahun pemerintah telah melakukan berbagai upaya pembenahan terhadap BUMN. Holding dibentuk, anak perusahaan terus bertambah, restrukturisasi dilakukan berulang kali, hingga pergantian direksi dan komisaris berlangsung hampir setiap tahun.
Namun kenyataannya, kasus korupsi justru terus bermunculan.
Data Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sedikitnya 364 kasus korupsi di lingkungan BUMN sepanjang 2016 hingga 2024, dengan 888 orang tersangka serta potensi kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp279,9 triliun.
Sementara Transparency International Indonesia menemukan pola yang relatif sama, yakni mayoritas pelaku berasal dari kalangan direksi, komisaris maupun manajemen perusahaan.
Laporan Tren Penindakan Korupsi ICW Tahun 2024 bahkan menempatkan sektor BUMN sebagai salah satu penyumbang kerugian negara terbesar akibat tindak pidana korupsi.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi bukan lagi sekadar insiden, melainkan telah berkembang menjadi pola yang berlangsung secara sistematis.
Privilese yang Berubah Menjadi Moral Hazard
Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, menilai salah satu akar persoalan terletak pada lemahnya implementasi Good Corporate Governance (GCG).
Menurutnya, berbagai keistimewaan yang dimiliki perusahaan negara justru berpotensi menciptakan moral hazard apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang kuat.
"BUMN sering memperoleh berbagai privilese yang justru membuka ruang penyimpangan. Perusahaan mengalami kerugian tetapi tetap bisa membayarkan tantiem, memperoleh penugasan khusus, hingga menikmati berbagai kemudahan dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Herry juga menyoroti keberadaan anak perusahaan dan cucu perusahaan yang jumlahnya sangat banyak.
Menurutnya, tidak sedikit BUMN memiliki hingga 20 sampai 30 perusahaan turunan, sehingga pengawasan menjadi semakin sulit dilakukan.
"Semakin jauh sebuah anak perusahaan dari bisnis inti, semakin besar pula potensi terjadinya penyimpangan. Anak perusahaan dapat berubah fungsi menjadi tempat pembagian jabatan ataupun sarana menyiasati proses pengadaan," jelasnya.
Ia juga mengkritisi proses pengangkatan komisaris yang dinilai masih sarat dengan kepentingan politik dibandingkan kompetensi profesional.
Padahal, komisaris bersama Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko merupakan garda terdepan dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.
Korupsi BUMN Dinilai Tidak Pernah Berdiri Sendiri
Pengamat energi Marwan Batubara memandang korupsi di lingkungan BUMN hampir selalu lahir dari pertemuan antara kepentingan politik dan kepentingan bisnis.
Menurutnya, persoalan tersebut memiliki dua lapisan utama.
Lapisan pertama berada pada tingkat pengambil kebijakan politik, sedangkan lapisan kedua berada pada level direksi dan komisaris yang menjalankan operasional perusahaan.
"Kalau penguasanya amanah, sistem akan berjalan baik. Tetapi ketika kekuasaan dipenuhi kepentingan tertentu, korupsi menjadi sangat mudah terjadi," ujarnya.
Ia menilai pergantian direksi semata tidak akan pernah cukup memutus rantai korupsi apabila mekanisme pengisian jabatan masih dipengaruhi kepentingan politik.
Marwan juga mengingatkan bahwa korupsi di BUMN tidak selalu muncul dalam bentuk suap ataupun penggelembungan harga proyek.
Sering kali penyimpangan justru bersembunyi di balik keputusan bisnis yang secara administratif tampak sah.
Kasus PT Asuransi Jiwasraya menjadi contoh nyata, ketika investasi pada saham dan reksa dana berisiko tinggi menyebabkan kerugian negara sekitar Rp16,8 triliun.
Kasus lain juga muncul di PT Garuda Indonesia, yang menyeret mantan direksi dalam perkara pengadaan pesawat Airbus serta mesin Rolls-Royce hingga dugaan korupsi dalam penyewaan armada.
Anak Perusahaan Dinilai Menjadi Tempat Bersembunyi Penyimpangan
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu bahkan menyebut akar utama persoalan bukan berasal dari dalam perusahaan, melainkan dari kuatnya intervensi kekuasaan terhadap BUMN.
Menurutnya, banyak direksi hanya menjalankan kepentingan pihak-pihak yang memiliki pengaruh politik lebih besar.
"Yang merusak BUMN adalah intervensi penguasa," tegas Said Didu.
Ia menyebut tidak sedikit kerja sama bisnis yang secara administratif terlihat legal, namun dalam praktiknya justru mengalihkan keuntungan BUMN kepada kelompok tertentu.
Said juga mempertanyakan alasan dibentuknya begitu banyak anak dan cucu perusahaan.
Menurutnya, struktur korporasi yang terlalu kompleks justru berpotensi digunakan untuk menyamarkan berbagai transaksi sehingga lebih sulit diawasi.
Pengadaan Barang dan Jasa Masih Menjadi Titik Rawan
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi pintu masuk utama berbagai praktik korupsi di lingkungan BUMN.
Nilai proyek yang besar, rantai subkontrak yang panjang, serta lemahnya pengawasan disebut menjadi faktor yang membuka peluang penyimpangan.
"Yang paling banyak korupsi di BUMN memang terjadi pada sektor pengadaan. Ada proyek yang sudah selesai dikerjakan kontraktor, tetapi pembayarannya justru bermasalah. Pola-pola seperti inilah yang harus dibongkar," ujarnya.
Menurut Boyamin, bentuk penyimpangan tidak selalu berupa mark-up proyek ataupun suap.
Manipulasi laporan keuangan melalui rekayasa pembukuan juga dinilai menjadi modus yang jauh lebih sulit dideteksi.
Pendapatan dapat diperkecil, biaya operasional dibengkakkan, ataupun kerugian ditutupi melalui berbagai rekayasa akuntansi.
"Karena itu yang dibutuhkan bukan audit biasa, tetapi audit forensik agar seluruh pola penyimpangan benar-benar bisa diungkap," katanya.
Audit 750 BUMN Menjadi Ujian Besar Pemerintah
Rencana audit terhadap sekitar 750 BUMN kini dipandang sebagai momentum langka yang dapat menentukan arah reformasi perusahaan negara di masa mendatang.
Berbagai kalangan menilai audit tersebut tidak boleh berhenti hanya pada penghematan biaya operasional maupun pembubaran perusahaan.
Yang jauh lebih penting adalah membongkar pola penyimpangan yang selama ini diduga berlangsung secara sistematis, mulai dari proses pengangkatan direksi dan komisaris, mekanisme pengadaan barang dan jasa, pembentukan anak perusahaan, transaksi dengan pihak terafiliasi, hingga keputusan investasi bernilai jumbo.
Apabila audit hanya menghasilkan organisasi yang lebih ramping tanpa membenahi sistem, maka restrukturisasi dikhawatirkan hanya menjadi perubahan administratif.
Sebaliknya, apabila audit mampu mengungkap seluruh praktik penyimpangan beserta aktor-aktor yang bertanggung jawab, maka langkah tersebut dapat menjadi titik balik bagi reformasi tata kelola BUMN secara menyeluruh.
Sebab persoalan terbesar BUMN bukan semata banyaknya jumlah perusahaan, melainkan ketika perusahaan milik negara dijalankan lebih sebagai instrumen kekuasaan dibandingkan korporasi profesional yang mengutamakan kepentingan publik.
Audit terhadap ratusan BUMN kini menjadi kesempatan besar bagi pemerintah untuk membuktikan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan negara yang bersih, transparan, profesional, dan bebas dari praktik korupsi.
Pertanyaan yang kini mengemuka hanyalah satu: apakah negara benar-benar akan membersihkan BUMN sampai ke akar-akarnya, atau sekadar memangkas cabang-cabangnya sementara gurita korupsi tetap hidup dan berkembang di balik struktur baru?
Fredy Legito
0 Komentar