PANYABUNGAN – Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, diultimatum oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) agar segera mengambil langkah tegas dalam penanganan dugaan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan. Aliansi mendesak agar pihak-pihak yang disebut dalam hasil temuan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Desakan tersebut disampaikan oleh Aliansi Mandailing Natal Peduli Lingkungan dan Konservasi Alam (ALMANDALIKA) melalui Surat Terbuka, Somasi, dan Ultimatum Tuntutan Darurat Penanganan Malapetaka Illegal Mining (PETI) dan Arogansi Mafia Tambang di Kabupaten Mandailing Natal tertanggal 22 Juli 2026.
Dokumen yang diterima awak media pada 25 Juli 2026 itu ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara dengan tembusan kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Pertahanan RI selaku Koordinator Satgas PKH, Kapolri, Panglima TNI, Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri ESDM, Kapolda Sumatera Utara, Ketua DPRD Sumut, Bupati Mandailing Natal, serta Ketua DPRD Mandailing Natal.
Dalam salah satu poin tuntutannya, ALMANDALIKA meminta Gubernur Sumatera Utara menunjukkan komitmen nyata dengan menindaklanjuti hasil penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemprov Sumut terhadap aktivitas PETI di Kotanopan.
Aliansi tersebut menyatakan bahwa berdasarkan hasil ekspose Tim Terpadu, terdapat pihak-pihak berinisial GD dan PW yang disebut telah teridentifikasi dalam laporan resmi tim. Karena itu, mereka mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain mendorong proses hukum, ALMANDALIKA juga meminta klarifikasi resmi dari Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengenai sejumlah hal yang dinilai masih menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.
Di antaranya adalah mengenai kebenaran informasi yang menyebut Tim Terpadu turun ke Madina untuk mendukung kegiatan reklamasi yang dilakukan Kepala Desa Singengu Julu, Maraginda Hakim Nasution.
Aliansi juga meminta kepastian mengenai penggunaan inisial GD dalam rilis resmi Tim Terpadu. Menurut mereka, hal ini perlu diperjelas mengingat Kepala Desa Singengu Julu sebelumnya membantah keterlibatan dirinya dengan alasan inisial namanya adalah MH.
Selain itu, mereka meminta penjelasan mengenai dokumen yang diserahkan Tim Terpadu kepada kepala desa tersebut. Sebagian pihak menyebut dokumen itu merupakan surat teguran keras, sementara pihak lain menyatakan dokumen tersebut berkaitan dengan pengajuan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
ALMANDALIKA juga meminta penjelasan mengenai foto bersama antara Tim Terpadu dan Kepala Desa Singengu Julu, dasar hukum pelaksanaan reklamasi di bekas lokasi PETI Pasar Kotanopan, serta meminta analisis menyeluruh agar kegiatan reklamasi tidak dijadikan kamuflase bagi aktivitas pertambangan ilegal.
Tak hanya itu, aliansi mempertanyakan tindak lanjut terhadap alat berat berupa satu unit ekskavator dan sejumlah peralatan tambang yang disebut telah diamankan saat operasi penertiban berlangsung.
Mereka juga meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengambil langkah hukum terhadap siapa pun yang diduga mencatut institusi pemerintah ataupun menyebarkan informasi yang dinilai menyesatkan masyarakat.
Dalam surat tersebut, ALMANDALIKA memberikan waktu 7 x 24 jam kepada Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan klarifikasi secara resmi sekaligus mengambil langkah konkret dalam penanganan PETI di Mandailing Natal. Apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, aliansi menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa dalam skala besar di Kantor Gubernur Sumatera Utara.
Sembilan Tuntutan ALMANDALIKA
Aliansi menyampaikan sembilan tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, yaitu:
- Menindaklanjuti hasil penertiban PETI Kotanopan melalui proses hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menerbitkan Peraturan Gubernur atau Surat Keputusan tentang pembentukan Satgas Terpadu Penanganan PETI.
- Menyurati Presiden Republik Indonesia untuk mendorong penertiban PETI secara nasional.
- Melakukan penertiban dan penegakan hukum secara menyeluruh terhadap seluruh lokasi PETI di Kabupaten Mandailing Natal.
- Memutus mata rantai distribusi bahan bakar ilegal yang diduga digunakan untuk mendukung aktivitas PETI.
- Memetakan serta menerbitkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) pada lokasi yang memenuhi persyaratan.
- Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, dan mencari solusi bagi masyarakat penambang tradisional.
- Melaksanakan reklamasi dan penghijauan pada kawasan yang mengalami kerusakan akibat aktivitas PETI.
- Memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, tokoh masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanganan PETI.
Menurut ALMANDALIKA, aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Mandailing Natal telah memasuki kondisi yang memprihatinkan karena tidak hanya berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan pencemaran sungai, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang semakin kompleks apabila tidak segera ditangani secara komprehensif.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini memuat tuntutan dan pernyataan dari ALMANDALIKA. Seluruh pihak yang disebut, termasuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pihak-pihak yang disebut dengan inisial dalam tuntutan tersebut, tetap memiliki hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dugaan yang disampaikan dalam berita ini belum merupakan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Magrifatullah
0 Komentar