JAKARTA – Di tengah derasnya arus informasi digital, maraknya disinformasi, serta meningkatnya tuntutan transparansi penyelenggaraan negara, keberadaan pers yang profesional menjadi semakin penting. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional merupakan salah satu pilar demokrasi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun, di tengah perkembangan dunia media saat ini, muncul kritik dari berbagai kalangan bahwa sebagian organisasi pers maupun perusahaan pers dinilai belum menjalankan seluruh fungsi pers secara optimal. Kritik tersebut antara lain menyoroti kecenderungan sebagian media yang lebih mengedepankan kepentingan bisnis, politik, atau sensasi dibandingkan fungsi pelayanan publik.
Terlepas dari kritik tersebut, Undang-Undang Pers telah memberikan mandat yang jelas mengenai fungsi pers nasional yang wajib dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Lima Fungsi Pers Menurut Undang-Undang
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa pers nasional mempunyai lima fungsi utama, yaitu:
Pertama, sebagai media informasi.
Pers bertugas menyampaikan fakta, data, peristiwa, dan gagasan secara benar, akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kedua, sebagai media pendidikan.
Pers memiliki tanggung jawab mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyajian informasi, ilmu pengetahuan, wawasan kebangsaan, literasi hukum, ekonomi, sosial, budaya, maupun berbagai pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ketiga, sebagai media hiburan.
Pers dapat menyajikan hiburan yang sehat, mendidik, dan tidak bertentangan dengan norma hukum maupun etika.
Keempat, sebagai kontrol sosial.
Inilah salah satu fungsi yang paling penting dalam negara demokrasi. Pers berhak melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, penggunaan anggaran negara, pelayanan publik, penegakan hukum, hingga berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
Fungsi kontrol sosial bukan bertujuan menjatuhkan individu ataupun lembaga, melainkan menjadi mekanisme koreksi agar penyelenggaraan pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
Kelima, sebagai lembaga ekonomi.
Perusahaan pers juga merupakan badan usaha yang harus dikelola secara profesional agar mampu mempertahankan independensi serta keberlangsungan kegiatan jurnalistik.
Pers Menjadi Jembatan antara Pemerintah dan Masyarakat
Dalam praktiknya, pers bukan sekadar menyampaikan berita.
Pers menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, lembaga negara, maupun berbagai pemangku kepentingan.
Melalui karya jurnalistik yang profesional, media mengangkat persoalan publik, menyampaikan aspirasi masyarakat, sekaligus memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil.
Karena itu, pers sering disebut sebagai "voice of the voiceless", yakni penyambung suara masyarakat yang selama ini belum memiliki akses atau kesempatan menyampaikan aspirasinya.
Di Era Digital, Pers Menjadi Penjaga Kebenaran
Perkembangan teknologi informasi membuat setiap orang dapat menyebarkan informasi dalam hitungan detik.
Namun, tidak seluruh informasi yang beredar merupakan fakta.
Di sinilah pers profesional memiliki peran penting sebagai gatekeeper, yakni melakukan verifikasi, konfirmasi, dan penyaringan informasi sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.
Pers dituntut menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan berdasarkan fakta, bukan sekadar mengejar kecepatan ataupun sensasi.
Kemerdekaan Pers Disertai Tanggung Jawab Hukum
Kemerdekaan pers dijamin oleh Undang-Undang dan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara.
Namun kebebasan tersebut bukan berarti tanpa batas.
Wartawan dan perusahaan pers tetap wajib mematuhi Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, serta seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Setiap karya jurnalistik harus memenuhi prinsip verifikasi, keberimbangan, independensi, serta memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak yang diberitakan.
Apabila terjadi sengketa pemberitaan, penyelesaiannya pada prinsipnya mengedepankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan mediasi melalui Dewan Pers sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
Namun perlindungan tersebut tidak berlaku terhadap tindak pidana umum yang dilakukan seseorang yang berprofesi sebagai wartawan, seperti penipuan, pemerasan, penganiayaan, atau tindak pidana lain yang tidak berkaitan dengan produk jurnalistik.
Peran Strategis Dewan Pers
Selain organisasi pers, Indonesia memiliki Dewan Pers yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan Pers memiliki tugas menjaga kemerdekaan pers, mengembangkan kehidupan pers nasional, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, mendata perusahaan pers, meningkatkan profesionalisme wartawan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan masyarakat terhadap pemberitaan.
Keberadaan Dewan Pers menjadi salah satu instrumen penting agar sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme yang profesional, proporsional, dan sesuai amanat undang-undang.
Pers yang Profesional Menjadi Penjaga Demokrasi
Pers yang independen, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu fondasi utama demokrasi.
Melalui fungsi informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan ekonomi, pers berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menjaga supremasi hukum dan hak asasi manusia.
Karena itu, pers bukan musuh negara ataupun lawan pemerintah. Pers merupakan mitra kritis yang bekerja untuk kepentingan publik.
Di sisi lain, insan pers juga dituntut menjaga integritas, menaati Kode Etik Jurnalistik, menghormati hak masyarakat atas informasi yang benar, serta memastikan setiap karya jurnalistik dihasilkan melalui proses verifikasi yang memadai agar kepercayaan publik terhadap pers tetap terjaga.
0 Komentar