Pihak yayasan menilai klaim tersebut tidak memiliki dasar yang kuat karena status hukum tanah telah jelas, bahkan telah melalui proses pengukuran dan penetapan batas oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kuasa Hukum Yayasan Darunnajah Raya, Kasuwan, menegaskan bahwa tanah tersebut telah memiliki legalitas yang lengkap, mulai dari Sertipikat Wakaf, pencatatan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga proses balik batas yang dilakukan oleh BPN.
"Tanah yang dikelola Yayasan Darunnajah Raya di Jalan Serdam Ujung, Parit Rintis, Desa Punggur Kecil telah bersertipikat wakaf seluas kurang lebih 9,6 hektare dan telah dilakukan balik batas oleh BPN. Artinya, lokasi tersebut telah memiliki batas-batas yang jelas. Di atas tanah itu juga telah terdapat area pemakaman yang digunakan masyarakat," ujar Kasuwan, Minggu (5/7/2026).
Diduga Bangun Gazebo dan Pagar Tanpa Persetujuan
Kasuwan menjelaskan, sebelum muncul kembali klaim tersebut, pihak yayasan bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan peninjauan lapangan sekaligus kegiatan pembersihan kawasan wakaf yang dipimpin Ketua BWI Kalbar, Andi Musa.
Namun belakangan, menurutnya, seseorang bernama Harry melalui kuasa hukumnya diduga membangun gazebo dan memasang pagar di bagian depan area tanah wakaf tanpa persetujuan Yayasan Darunnajah Raya.
Pihak yayasan juga menyebut pembangunan tersebut dilakukan tanpa didampingi petugas BPN maupun melalui proses pengukuran ulang atau balik batas sebagaimana mekanisme yang berlaku.
"Tanpa didampingi pihak BPN ataupun meminta dilakukan balik batas, mereka membangun gazebo dan memasang pagar di atas tanah yayasan. Menurut kami, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat ditinjau baik dari aspek perdata maupun pidana," tegas Kasuwan.
Yayasan Siapkan Langkah Hukum
Menurut Kasuwan, keberadaan bangunan di atas tanah wakaf yang telah bersertifikat berpotensi menjadi dasar bagi yayasan untuk menempuh langkah hukum guna melindungi aset wakaf tersebut.
Selain melalui jalur perdata, yayasan juga mempertimbangkan pelaporan kepada aparat penegak hukum apabila ditemukan dugaan adanya perbuatan melawan hukum berupa penguasaan atau memasuki tanah milik pihak lain tanpa hak.
Ia mengungkapkan, dugaan persoalan tersebut telah berlangsung sejak Januari 2026.
Sebagai bentuk upaya penyelesaian, Yayasan Darunnajah Raya sebelumnya telah menyampaikan laporan dan permohonan perhatian kepada berbagai instansi, antara lain Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Polda Kalbar, DPRD Kalbar, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar, Badan Wakaf Indonesia Kalbar, Polres Kubu Raya, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, DPRD Kubu Raya, ATR/BPN Kubu Raya, BWI Kubu Raya, hingga tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan di kawasan Sungai Raya Dalam serta Punggur Kecil.
Dimanfaatkan Sebagai Pemakaman Umum
Kasuwan menegaskan bahwa selama ini pengurus yayasan secara rutin melakukan perawatan terhadap kawasan wakaf yang difungsikan sebagai tempat pemakaman umum.
Kegiatan gotong royong membersihkan makam beserta lingkungan sekitar disebut dilakukan secara berkala oleh pengurus dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Yayasan Darunnajah Raya, H. Makhrus Effendi, mengatakan tanah wakaf tersebut telah lama dikenal masyarakat sebagai lokasi pemakaman dan keberadaannya sudah menjadi bagian dari pelayanan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, hingga saat ini sekitar 170 jenazah telah dimakamkan di lokasi tersebut.
Para jenazah berasal dari berbagai daerah di Kalimantan Barat, seperti Pontianak, Kubu Raya, Sambas, Ketapang, Sanggau, Kapuas Hulu, hingga luar Kalimantan, termasuk dari Pulau Jawa.
"Sebagian besar yang dimakamkan di sini merupakan masyarakat kurang mampu. Tanah wakaf ini sejak lama dimanfaatkan untuk kepentingan umat dan telah dikenal luas oleh masyarakat," ujar Makhrus.
Ruang Hak Jawab Tetap Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Harry maupun kuasa hukumnya belum memberikan tanggapan ataupun klarifikasi atas pernyataan yang disampaikan Yayasan Darunnajah Raya.
Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, ruang hak jawab dan hak klarifikasi tetap terbuka bagi pihak-pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memberikan penjelasan maupun tanggapan secara proporsional.
Fredy Legito
0 Komentar