PONTIANAK – Penanganan kasus dugaan peredaran oli yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) di Kalimantan Barat memasuki babak baru. Direktur CV Maju Jaya Makmur, Edy Mulyadi alias Edy Chow, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Mempawah, Rabu (8/7/2026), setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21) dan dilimpahkan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar.
Berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-1920/O.1.15/Eku.2/07/2026 yang ditandatangani Kepala Kejari Mempawah, Dr. Samsuri, S.H., M.H., Edy Chow ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Mempawah selama 20 hari, terhitung sejak 8 Juli hingga 27 Juli 2026.
Kejaksaan menyatakan penahanan dilakukan karena adanya dugaan tersangka dapat memberikan keterangan yang tidak sesuai fakta, melarikan diri, atau merusak maupun menghilangkan barang bukti.
Dalam perkara ini, Edy Chow dijerat dengan pasal berlapis, yakni Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan/atau e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol. Burhanuddin, S.I.K., S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan proses penyidikan secara profesional dan transparan.
"Penyerahan tahap dua ini merupakan bukti komitmen Polda Kalbar dalam menindak setiap pelanggaran yang merugikan hak-hak konsumen di wilayah Kalimantan Barat," ujarnya.
Senada, Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol. Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa proses pelimpahan tersangka dan barang bukti berlangsung aman dan lancar. Selanjutnya, proses hukum sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Mempawah.
Kuasa Hukum Pertanyakan Asas Keadilan
Penahanan Edy Chow memicu reaksi keras dari tim kuasa hukumnya. Mereka menilai kliennya justru dijadikan "kambing hitam" dan "tumbal hukum", sementara pihak yang diduga menjadi produsen dan pemasok utama oli yang dipersoalkan belum tersentuh proses hukum.
Ketua tim kuasa hukum Edy Chow, Irjen Pol (Purn) Drs. Hudit Wahyudi, S.H., M.Hum., M.Si., mempertanyakan dasar pertimbangan jaksa yang menyebut kliennya berpotensi menghilangkan barang bukti.
"Bagaimana mungkin klien kami dituduh hendak menghilangkan barang bukti, sementara gudang sudah disegel dan tidak dapat diakses selama lebih dari satu tahun? Apa keuntungan bagi klien kami melakukan hal tersebut?" tegas Hudit.
Menurut Hudit, sejak awal perkara bergulir, Edy Chow selalu memenuhi panggilan penyidik dan bersikap kooperatif.
"Klien kami tidak pernah mangkir. Sejak Januari 2026 hingga tahap dua pada Juli ini, beliau selalu hadir dan mengikuti seluruh proses hukum, termasuk memenuhi permintaan tambahan pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan (BAP)," katanya.
Tiga Bos Pemasok Belum Tersentuh
Sorotan utama tim kuasa hukum tertuju pada belum diprosesnya laporan terhadap tiga pihak yang disebut sebagai pemasok utama oli, yakni Fondri, Wendi, dan Popo dari PT Defas Adipura Bersama (PT DAB).
Padahal, pihak Edy Chow telah melaporkan ketiganya ke Polda Kalbar melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/II/2026/SPKT/POLDA KALBAR, tertanggal 4 Februari 2026.
Menurut Hudit, terdapat perbedaan perlakuan hukum yang mencolok.
"Kasus klien kami diproses sangat cepat hingga P-21 dan berujung penahanan. Sementara laporan terhadap tiga pemasok utama yang diduga menjadi aktor di hulu perkara justru berjalan di tempat. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum," ujarnya.
Klaim Sebagai Korban Penipuan
Tim kuasa hukum juga mengungkap adanya hasil audit investigatif dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan, Nugroho, dan Fahmy yang menunjukkan Edy Chow mengalami kelebihan pembayaran (overpayment) kepada pihak pemasok senilai sekitar Rp4,8 miliar.
Mereka menilai fakta tersebut menunjukkan bahwa Edy Chow justru mengalami kerugian dan bukan pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran produk yang dipersoalkan.
Selain itu, tim hukum mengutip pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Muhammad Fatahillah Akbar, yang menyebut terdapat unsur error factie atau kesesatan fakta.
Menurut pendapat tersebut, distributor yang bertindak dengan itikad baik dan mendasarkan tindakannya pada jaminan produsen mengenai kesesuaian produk dengan SNI, pada prinsipnya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti tidak mengetahui adanya ketidaksesuaian produk tersebut.
Menunggu Kepastian Hukum
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi dari penyidik mengenai perkembangan laporan terhadap tiga pemasok utama yang disebut dalam laporan balik Edy Chow.
Kasus ini kini tidak hanya menjadi perkara dugaan peredaran oli yang tidak sesuai SNI, tetapi juga memunculkan perdebatan mengenai rantai pertanggungjawaban hukum antara produsen, pemasok, dan distributor, serta pentingnya penegakan hukum yang objektif, proporsional, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.
0 Komentar