Dulu Dibatalkan, Kini Kompor Listrik Muncul Lagi, Pakar UGM Pertanyakan Urgensi Uji Coba Ulang

JAKARTA – Program kompor listrik kembali menjadi perhatian publik setelah pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar untuk pengembangan program tersebut. Padahal, program serupa sebelumnya sempat dibatalkan pada era Presiden Joko Widodo karena dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat.

Kembalinya wacana kompor listrik memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa program yang sebelumnya tidak dilanjutkan kini kembali diuji coba? Benarkah kebijakan tersebut efektif menekan impor LPG, atau justru berpotensi membebani anggaran negara?

Sorotan tersebut menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar untuk program kompor listrik.

Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menilai uji coba ulang tersebut belum memiliki urgensi apabila hasil pengujian sebelumnya menunjukkan program tersebut belum layak diterapkan secara luas.

"Kementerian ESDM kan sudah melakukan uji coba kompor listrik, yang hasilnya tidak layak. Kalau mau dilakukan uji coba ulang, saya kira, itu hanya untuk menghabiskan anggaran APBN, tanpa tujuan yang jelas," kata Fahmy.

Menurut Fahmy, penggunaan kompor listrik juga belum realistis diterapkan secara nasional karena sebagian besar rumah tangga Indonesia masih menggunakan daya listrik 450 VA hingga 900 VA.

"Konsumen rumah tangga dengan daya 450 W atau 900 W, tidak bisa menggunakan kompor listrik. Demikian pula pedagang makanan atau minuman di pinggir jalan atau yang keliling, sama sekali tidak bisa pakai kompor listrik. Saya kira, mereka tetap butuh LPG," ujarnya.

Ia juga mempertanyakan kemungkinan adanya tujuan lain di balik kembali dimunculkannya program tersebut.

"Bisa juga begitu, kita lihat saja. Ingat sempat ada rencana bagi-bagi rice cooker untuk rakyat. Nah, barang itu kan enggak cocok karena listriknya besar. Ini mau diulangi dengan program kompor listrik," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih berada pada tahap pengujian dan belum memasuki tahap implementasi.

Menurutnya, pengujian dilakukan bersama PT PLN (Persero), Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

"Baru dites. Kita baru dites di BBSP. Jadi kita bekerja sama dengan tim PLN, dengan UGM, dengan ITB," ujar Eniya.

Pemerintah menyatakan program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG, yang saat ini masih mencapai sekitar 80 persen dari kebutuhan nasional.

Meski demikian, efektivitas program masih menjadi perdebatan di berbagai kalangan. Sejumlah pihak menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka alasan dihidupkannya kembali program yang sebelumnya tidak dilanjutkan, sekaligus menyampaikan hasil kajian terbaru mengenai manfaat, kesiapan infrastruktur, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Perdebatan mengenai kompor listrik pun kini tidak hanya menyangkut aspek energi, tetapi juga menyentuh persoalan efisiensi anggaran negara, kesiapan daya listrik rumah tangga, serta efektivitas kebijakan dalam mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.