JAKARTA – Aliansi Masyarakat Pecinta Polri (AMPP) kembali menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan, Rabu (29/7/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk dukungan masyarakat terhadap komitmen Polri dalam melakukan pembenahan internal serta memperkuat penegakan disiplin dan integritas di lingkungan institusi Kepolisian.
Dalam aksi tersebut, massa AMPP menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pimpinan Polri, di antaranya meminta agar sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kompol DK tetap dipertahankan sesuai mekanisme yang berlaku, menolak upaya banding yang diajukan, serta meminta agar dugaan pelanggaran yang dinilai memenuhi unsur tindak pidana diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koordinator Lapangan AMPP, Sukri Soleh Sitorus, menegaskan bahwa langkah tegas terhadap setiap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian.
Menurutnya, ketegasan dalam menegakkan aturan internal maupun hukum pidana akan menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak memberikan toleransi terhadap setiap bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh oknum anggotanya.
"Aksi ini merupakan bentuk dukungan kami kepada Polri agar tetap konsisten membersihkan institusi dari oknum yang diduga melakukan pelanggaran. Jangan sampai tindakan segelintir oknum merusak nama baik ribuan anggota Polri yang setiap hari bekerja secara profesional dan mengabdi kepada masyarakat," tegas Sukri dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPP juga menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum, antara lain dugaan pemerasan terhadap masyarakat, dugaan keterlibatan sebagai pelindung (beking) usaha ilegal, serta dugaan pelanggaran etik dan perbuatan asusila.
AMPP menegaskan bahwa dugaan-dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum dan mekanisme pemeriksaan yang berlaku sesuai asas praduga tak bersalah.
Menurut Sukri, apabila nantinya terbukti melalui proses hukum yang sah, maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Ia menilai konsistensi Polri dalam mempertahankan putusan PTDH maupun menindaklanjuti dugaan tindak pidana akan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi seluruh personel kepolisian agar tidak melakukan pelanggaran serupa.
"Penegakan hukum yang tegas akan menjadi pelajaran bagi seluruh anggota Polri bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi. Dengan demikian, integritas institusi dapat terus terjaga dan kepercayaan masyarakat semakin meningkat," ujarnya.
Selama aksi berlangsung, massa membentangkan berbagai spanduk yang berisi dukungan terhadap upaya pembenahan internal Polri, di antaranya bertuliskan "Dukung Polri, Pertahankan PTDH Kompol DK, Tolak Banding Kompol DK, dan Tindak Lanjuti Sesuai Hukum."
Aksi unjuk rasa berlangsung dengan tertib, aman, dan kondusif di bawah pengamanan aparat kepolisian. Sebelum membubarkan diri, perwakilan AMPP menyerahkan karangan bunga kepada pihak Mabes Polri sebagai simbol dukungan moral terhadap langkah institusi dalam menegakkan disiplin, kode etik, dan supremasi hukum di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia.
AMPP berharap Polri terus menjaga profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menangani setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan anggotanya. Menurut mereka, penegakan hukum yang adil dan konsisten merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian.
Rizky/ Hamzah
0 Komentar