Dugaan Penipuan Pengadaan Buah Program MBG Rp170 Juta Naik ke Tahap Penyidikan, Polda Lampung Ungkap Dua Pihak Sama-sama Merasa Dirugikan

LAMPUNG – Kepolisian Daerah (Polda) Lampung resmi meningkatkan penanganan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam pengadaan buah untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp170.206.000 ke tahap penyidikan. Perkara ini menjadi perhatian publik karena tidak hanya menyeret dugaan kerugian yang dialami pemasok buah, tetapi juga mengungkap adanya kerugian lain yang diklaim dialami pihak pengelola dapur MBG.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung, Kombes Pol Indra Hermawan, menyatakan bahwa penyidik telah menemukan adanya dugaan unsur tindak pidana sehingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Perkara saat ini masih dalam tahap penyidikan," ujar Kombes Pol Indra Hermawan.

Penyidik telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan pada 11 Juli 2026 serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai bagian dari proses hukum yang berlaku.

Berawal dari Pesanan Belasan Ton Buah

Kasus ini bermula dari laporan polisi yang diajukan Yatni Sumarni (56), pemilik Toko Abeng Buah di Kota Bandar Lampung, pada 5 Januari 2026.

Menurut laporan tersebut, pada November 2025 dirinya menerima pesanan buah dalam jumlah sangat besar yang diperuntukkan bagi kebutuhan dapur Program Makan Bergizi Gratis.

Pesanan tersebut terdiri dari:

• 13.991 kilogram melon senilai Rp148.606.000;
• 2.950 buah nanas senilai Rp21.600.000.

Total nilai transaksi mencapai Rp170.206.000.

Yatni menyatakan seluruh pesanan telah dikirim sesuai permintaan. Namun hingga tujuh bulan berlalu, pembayaran yang diharapkan belum diterimanya sehingga akhirnya memilih menempuh jalur hukum.

Menurut pengakuannya, berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan sebelum perkara tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Pemilik Dapur MBG Mengaku Juga Menjadi Korban

Di sisi lain, pemilik dapur MBG sekaligus Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Zeni Roinawati, menyatakan dirinya juga mengalami kerugian dalam perkara tersebut.

Zeni menjelaskan bahwa selama ini seluruh transaksi pengadaan bahan pangan selalu dilakukan dengan sistem pembayaran lunas di muka sebagai bentuk komitmen menjaga kelancaran operasional dapur MBG.

Ia mengaku tidak mengenal langsung pemasok buah karena seluruh proses pengadaan ditangani oleh seorang perempuan berinisial RS, yang sebelumnya bekerja di dapur miliknya dan menawarkan jasa pengadaan berbagai kebutuhan pangan.

"Saya tidak pernah mengenal pemilik toko buah tersebut. Saya hanya menerima informasi bahwa barang diperoleh dari petani. Semua pembayaran sudah kami lakukan terlebih dahulu dan seluruhnya memiliki bukti transfer," ujar Zeni.

Menurutnya, seluruh dana pengadaan buah telah ditransfer kepada RS sesuai kesepakatan sebelum barang diterima.

Kerugian Bertambah Hingga Rp50 Juta

Hasil penyidikan juga mengungkap adanya dugaan kerugian lain yang dialami Zeni.

Pihak kepolisian menyebut Zeni sebelumnya juga telah menyerahkan dana sekitar Rp50 juta kepada RS untuk pengadaan kebutuhan lain berupa beras, susu, dan keripik kentang.

Namun hingga kini barang-barang tersebut disebut belum pernah diterima.

Dengan demikian, perkara ini tidak hanya menyangkut dugaan tidak dibayarnya pengadaan buah senilai Rp170 juta, tetapi juga dugaan kerugian tambahan yang diklaim dialami pihak pengelola dapur MBG.

Polisi Periksa Sejumlah Saksi

Dalam proses penyidikan, Ditreskrimum Polda Lampung telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk:

• Pelapor selaku pemilik toko buah;
• Pemilik dapur MBG;
• Beberapa saksi lain yang mengetahui proses transaksi;
• Terlapor berinisial RS.

Penyidik menegaskan seluruh fakta akan didalami berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dokumen transaksi, maupun bukti transfer yang telah diserahkan kepada penyidik.

Transparansi Program MBG Jadi Sorotan

Perkara ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis memerlukan tata kelola yang transparan, profesional, dan akuntabel, mengingat program tersebut menggunakan anggaran negara dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Selain kualitas makanan dan ketepatan sasaran penerima manfaat, sistem pengadaan barang serta mekanisme pembayaran kepada para mitra penyedia juga dinilai harus dilakukan secara tertib agar tidak menimbulkan sengketa maupun dugaan tindak pidana yang dapat menghambat pelaksanaan program.

Publik kini menantikan hasil penyidikan Polda Lampung untuk mengungkap secara terang duduk perkara, menentukan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang sah, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fredy Legito