PONTIANAK – Dugaan praktik penampungan minyak kelapa sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) yang berasal dari pengurangan muatan truk tangki atau yang dikenal di kalangan tertentu dengan istilah "kencing" truk tangki hingga kini belum memperoleh penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah sumber menyebutkan bahwa aktivitas tersebut diduga berlangsung di sebuah gudang di kawasan Kelurahan Kebangkitan, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak.
Berdasarkan keterangan sejumlah sumber, gudang tersebut diduga digunakan sebagai tempat penampungan sebagian muatan CPO yang dipindahkan dari truk tangki sebelum kendaraan melanjutkan perjalanan menuju tujuan pengiriman. Dugaan aktivitas tersebut disebut telah berlangsung dalam kurun waktu tertentu.
Salah satu nama yang disebut dalam informasi yang beredar adalah seorang pengusaha berinisial SK. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi maupun hasil penyelidikan aparat penegak hukum yang dapat memastikan keterlibatan pihak mana pun dalam dugaan tersebut.
Apabila dugaan pengurangan muatan tanpa hak tersebut terbukti berdasarkan proses hukum, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan pemilik barang serta mengganggu tata niaga komoditas kelapa sawit yang menjadi salah satu sektor strategis di Kalimantan Barat.
Sejumlah warga di sekitar lokasi mengaku telah lama melihat aktivitas keluar masuk truk tangki menuju gudang tersebut. Meski demikian, mereka mengaku tidak mengetahui secara pasti kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan gudang.
"Kalau kami tidak tahu soal hukumnya, Bang. Yang kami lihat memang hampir setiap hari ada truk tangki keluar masuk ke lokasi itu. Warga sekitar juga mengetahui aktivitas tersebut, tetapi kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang," ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Dalam perspektif hukum, apabila nantinya terbukti terjadi pengurangan muatan tanpa hak yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang, perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur tindak pidana sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bergantung pada fakta yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum.
Selain aspek pidana, aktivitas penampungan, penyimpanan, pengangkutan, maupun perdagangan CPO juga wajib memenuhi berbagai ketentuan perizinan usaha, administrasi perdagangan, perpajakan, lingkungan hidup, serta regulasi lain yang berlaku.
Oleh karena itu, aparat penegak hukum bersama instansi teknis terkait diharapkan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap legalitas gudang, dokumen pengangkutan, asal-usul barang, sistem distribusi, hingga kepatuhan terhadap seluruh ketentuan perizinan yang berlaku guna memastikan tidak terjadi pelanggaran hukum maupun kerugian bagi pihak lain.
Saat dikonfirmasi oleh wartawan, Eko, yang disebut mengetahui aktivitas di lokasi tersebut, membantah adanya praktik sebagaimana diinformasikan. Ia juga mempertanyakan sumber informasi yang diperoleh wartawan.
Namun di akhir percakapan, Eko menyampaikan bahwa akan ada pihak lain yang menghubungi awak media.
"Nanti ada yang menghubungi, atas nama Babe," ujarnya singkat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut sebagai pengelola gudang maupun instansi berwenang belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan aktivitas tersebut. Karena itu, seluruh informasi mengenai dugaan praktik penampungan CPO hasil pengurangan muatan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses penyelidikan oleh aparat penegak hukum.
Media ini tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak lain yang berkepentingan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, sebagai bagian dari prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan menghormati asas praduga tak bersalah.
Fredy Legito
0 Komentar