MEDAN – Dugaan pelanggaran perizinan dan operasional yang menyeret tempat hiburan malam The Cube di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, mulai mendapat perhatian serius dari Komisi III DPRD Kota Medan.
Persoalan tersebut mengemuka setelah perwakilan Forum Aksi Bersama Rakyat (FOR-AKBAR) Provinsi Sumatera Utara melakukan konfirmasi resmi dengan Komisi III DPRD pada Jumat (31/7/2026). Dalam pertemuan tersebut, FOR-AKBAR menyampaikan informasi dan data awal terkait dugaan pelanggaran yang diduga terjadi pada sejumlah tempat hiburan malam, termasuk The Cube.
Ketua Komisi III DPRD Kota Medan menyampaikan apresiasi atas partisipasi masyarakat dan lembaga yang aktif menjalankan fungsi kontrol sosial. Menurutnya, setiap laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan sesuai kewenangan DPRD.
"Kami mengapresiasi informasi dan data yang disampaikan rekan-rekan LSM serta masyarakat. Apabila hasil investigasi dan pemanggilan nantinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun peraturan yang berlaku, Komisi III akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan, termasuk memberikan rekomendasi penindakan hingga penutupan apabila diperlukan," ujar Ketua Komisi III.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa DPRD tidak akan mengabaikan setiap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat maupun bertentangan dengan peraturan daerah.
Sementara itu, FOR-AKBAR Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal proses pengawasan tersebut hingga tuntas. Organisasi itu juga mendesak agar Komisi III segera melakukan peninjauan lapangan bersama instansi terkait, seperti Satpol PP, Dinas Pariwisata, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk memastikan seluruh perizinan dan operasional tempat hiburan malam telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, FOR-AKBAR meminta agar pemerintah daerah tidak ragu mengambil tindakan apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran administratif maupun pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur usaha hiburan malam.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD berencana menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak manajemen tempat hiburan malam yang dilaporkan, instansi perizinan, serta dinas teknis terkait guna memperoleh penjelasan secara menyeluruh.
RDP tersebut diharapkan menjadi forum klarifikasi yang objektif sehingga seluruh pihak dapat menyampaikan keterangan berdasarkan data dan fakta.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari manajemen The Cube terkait dugaan yang disampaikan FOR-AKBAR. Oleh karena itu, seluruh dugaan tersebut masih memerlukan verifikasi dan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak manajemen The Cube maupun pihak terkait lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna menjaga prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber: Pitri NST
0 Komentar