Dugaan Korupsi Pengadaan Buku di Dinas Pendidikan Sambas Jadi Sorotan, Lembaga TINDAK Desak Penegakan Hukum Transparan

SAMBAS – Munculnya dugaan penyimpangan dalam pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas yang disebut bernilai miliaran rupiah kembali memantik perhatian publik. Temuan tersebut dinilai menambah daftar persoalan yang selama ini kerap menjadi sorotan dalam pengelolaan anggaran pendidikan di daerah.

Menurut hasil investigasi empiris yang disampaikan Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), sektor pendidikan merupakan salah satu perangkat daerah yang mengelola anggaran dalam jumlah besar setiap tahunnya. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga pengelolaannya dituntut berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua Tim Investigasi TINDAK, Faisal, mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan penelusuran setelah menerima informasi dari seorang sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan. Informasi tersebut kemudian diverifikasi melalui serangkaian investigasi lapangan dan sinkronisasi data.

Menurut Faisal, hasil penelusuran awal menunjukkan adanya sejumlah indikasi yang dinilai patut untuk ditelusuri lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.

"Kami menemukan sejumlah korelasi informasi yang menurut hasil investigasi awal patut diduga mengarah pada adanya perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Namun seluruh dugaan tersebut tentu harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum yang berwenang," ujarnya.

Faisal menjelaskan, lembaganya telah menyusun legal opinion sebagai dasar untuk melaporkan dugaan tersebut kepada aparat penegak hukum. Meski demikian, ia mengaku masih memiliki keraguan terhadap efektivitas proses penegakan hukum berdasarkan pengalaman penanganan sejumlah laporan sebelumnya.

Menurutnya, beberapa dugaan penyimpangan, termasuk proyek rehabilitasi sekolah yang sebelumnya pernah dilaporkan, hingga kini belum diketahui perkembangan proses hukumnya.

"Kami berharap setiap laporan masyarakat diproses secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa suatu instansi seolah-olah kebal terhadap proses hukum hanya karena laporan-laporan sebelumnya belum memberikan kejelasan," kata Faisal.

Ia menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan lembaganya berdasarkan pengalaman pelaporan sebelumnya, sekaligus menjadi harapan agar aparat penegak hukum memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.

TINDAK juga mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan audit, penyelidikan, dan pendalaman terhadap seluruh kegiatan yang diduga bermasalah apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup. Menurutnya, penegakan hukum yang objektif merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendidikan.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sambas maupun aparat penegak hukum terkait substansi dugaan yang disampaikan oleh Lembaga TINDAK. Oleh karena itu, redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dan hak jawab dari pihak-pihak terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

Sumber: LSM TINDAK