SINTANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Projamin Kalimantan Barat menyoroti dugaan aktivitas perambahan hutan dan pengolahan kayu ilegal yang disebut-sebut berlangsung di wilayah Desa Begendang Mal, Dusun Saka Tiga, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap temuan ribuan batang kayu olahan yang diduga berasal dari kawasan hutan lindung.
Wakil Ketua DPW Projamin Kalimantan Barat, Hadi M, mengatakan pihaknya menemukan tumpukan kayu berbentuk balok dengan berbagai ukuran, seperti 9x9 sentimeter, 8x8 sentimeter, reng, kasau, hingga kayu log yang diperkirakan berjumlah ribuan batang.
Menurut Hadi, berdasarkan informasi yang diperoleh dari sejumlah pekerja di lapangan, kayu-kayu tersebut diduga berasal dari aktivitas pengolahan menggunakan dua unit mesin sawmill yang disebut-sebut dimiliki oleh seseorang berinisial atau bernama Marsianus. Ia menyebut jenis kayu yang ditemukan antara lain keladan, tembesuk, dan cerindak.
Hadi juga menyampaikan adanya dugaan bahwa aktivitas tersebut telah berlangsung cukup lama. Berdasarkan hasil pemantauan dan informasi masyarakat, disebutkan terdapat kendaraan angkutan yang keluar masuk lokasi secara rutin untuk mengangkut kayu olahan.
"Dari informasi yang kami peroleh di lapangan, aktivitas ini diduga sudah berlangsung cukup lama. Karena itu kami meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap asal-usul kayu, legalitas kegiatan sawmill, serta pihak-pihak yang terlibat," ujar Hadi, Sabtu (1/8/2026).
Selain itu, Hadi mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan atau pembiaran oleh oknum aparat. Namun demikian, hingga saat ini dugaan tersebut belum dapat dibuktikan dan belum ada keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai tuduhan tersebut.
Oleh sebab itu, DPW Projamin Kalbar meminta Kapolda Kalimantan Barat segera memerintahkan penyelidikan agar seluruh fakta dapat diungkap secara transparan, termasuk menelusuri legalitas kayu, izin usaha apabila ada, serta kemungkinan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
Menurut Hadi, apabila benar kayu tersebut berasal dari kawasan hutan lindung tanpa izin yang sah, maka perbuatan tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai regulasi di bidang kehutanan dan perlindungan lingkungan hidup.
DPW Projamin Kalbar juga meminta agar aparat segera mengamankan barang bukti apabila ditemukan indikasi pelanggaran, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan tidak menghilangkan jejak dugaan tindak pidana.
"Kami berharap aparat bertindak cepat dan profesional. Jika memang ditemukan unsur pelanggaran hukum, siapapun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku tanpa pandang bulu," tegas Hadi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat, maupun pihak yang disebut dalam laporan tersebut terkait dugaan aktivitas sawmill, asal-usul kayu, maupun dugaan adanya keterlibatan oknum aparat.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber: DPW Projamin Kalbar
0 Komentar