DPW Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Kalbar Desak Pemerintah Segera Stabilkan Harga Kelapa, Nasib Ribuan Petani Terancam

PONTIANAK, 14 Juli 2026 – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI) Kalimantan Barat mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga kelapa yang kini menekan kehidupan ribuan petani di berbagai daerah, khususnya di Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara.

Perwakilan pengurusan DPW Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Kalbar, Sy Yusmayudi Yusuf bersama Subandi, menyatakan kondisi yang dihadapi petani sudah sangat memprihatinkan. Menurut mereka, keterlambatan pemerintah dalam mengambil kebijakan dikhawatirkan akan memperburuk perekonomian masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada komoditas kelapa.

"Kami mengimbau pemerintah agar segera mengambil langkah nyata dan cepat. Situasi yang dihadapi petani kelapa saat ini harus segera mendapatkan solusi sehingga kondisi ekonomi masyarakat dapat kembali stabil," ujar Sy Yusmayudi Yusuf bersama Subandi.

Menurut mereka, kelapa bukan sekadar komoditas pertanian, melainkan sumber penghidupan utama ribuan keluarga di wilayah pesisir Kalimantan Barat. Karena itu, anjloknya harga kelapa tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga memukul seluruh rantai ekonomi yang bergantung pada sektor tersebut, mulai dari pemanjat kelapa, pengupas, pengangkut, pengolah kopra, hingga pelaku usaha kecil yang memanfaatkan hasil turunan kelapa.

Sebelumnya diberitakan, harga kelapa rakyat di Desa Mas Bangun mengalami penurunan drastis. Harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp4.000 per butir kini turun hingga sekitar Rp1.300 per butir. Penurunan tersebut menyebabkan pendapatan petani merosot tajam, sementara biaya produksi dan kebutuhan hidup terus meningkat.

Desa Mas Bangun diketahui memproduksi sekitar 50.000 butir kelapa setiap bulan. Meskipun sebagian masyarakat mulai mengembangkan perkebunan kelapa sawit, tanaman tersebut belum seluruhnya menghasilkan sehingga kelapa masih menjadi sumber pendapatan utama masyarakat.

DPW Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Kalbar juga menilai pemerintah perlu segera menghadirkan kebijakan perlindungan harga bagi petani kelapa sebagaimana diterapkan terhadap sejumlah komoditas strategis lainnya. Kepastian harga dinilai menjadi salah satu faktor penting agar petani memiliki jaminan usaha dan tidak terus dirugikan akibat fluktuasi pasar.

Selain persoalan harga, asosiasi juga mendorong pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur menuju sentra produksi kelapa, memperluas akses pemasaran, serta memperkuat industri hilirisasi agar seluruh bagian kelapa memiliki nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi.

Ketua Desa Mas Bangun, Tatang Sudarma, sebelumnya juga menyampaikan harapan agar pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap komoditas kelapa melalui penetapan acuan harga, pembangunan akses jalan, serta pengembangan industri pengolahan kelapa di daerah.

DPW Asosiasi Petani Kelapa Indonesia Kalbar menyatakan siap mendukung seluruh upaya pemerintah dalam membangun sektor perkelapaan nasional. Namun demikian, mereka berharap langkah nyata segera diwujudkan agar petani tidak semakin terpuruk.

"Kelapa merupakan tanaman warisan yang telah menjadi sumber kehidupan masyarakat secara turun-temurun. Karena itu, negara perlu hadir memberikan perlindungan terhadap petani melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka," tegas Sy Yusmayudi Yusuf.

Asosiasi berharap pemerintah segera menyusun kebijakan stabilisasi harga, memperluas akses pasar, memperkuat industri pengolahan kelapa, serta meningkatkan daya saing produk kelapa Indonesia sehingga komoditas tersebut tetap mampu menjadi penopang ekonomi masyarakat pedesaan, khususnya di Kalimantan Barat.

Pelapor: Fredy Legito
Penerbit: Subandi