DPR Bingung Tiba-Tiba Muncul Universitas Republik Indonesia, Publik Ikut Bertanya: Apa Urgensinya?

JAKARTA – Rencana pendirian Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan tanda tanya di kalangan legislatif. Sejumlah anggota DPR RI mengaku belum memperoleh penjelasan resmi mengenai konsep, dasar hukum, maupun tujuan pembentukan perguruan tinggi tersebut.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan hingga saat ini Komisi X belum pernah menerima paparan dari pemerintah terkait pendirian URI, termasuk mengenai dasar hukum, tugas dan fungsi, serta sumber anggaran yang akan digunakan.

"Komisi X DPR belum menerima apa pun, baik penjelasan soal dasar hukum, tugas, fungsi, maupun sumber anggarannya," ujar Lalu Hadrian Irfani, Kamis (23/7/2026).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alasan pembentukan universitas baru tersebut, sekaligus memastikan keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah bagi sistem pendidikan nasional.

"Pemerintah wajib membuktikan apa yang menjadi nilai tambah URI, kemudian juga memastikan tidak ada duplikasi peran dengan perguruan tinggi yang sudah ada," katanya.

Lalu menegaskan Komisi X DPR akan menggunakan fungsi pengawasannya untuk meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

"Mungkin pada saat rapat kerja dengan Kemendiktisaintek kami akan meminta penjelasan," ujarnya.

Publik Ikut Mempertanyakan

Pernyataan tersebut kemudian memicu berbagai tanggapan di ruang publik. Sejumlah masyarakat mempertanyakan mengapa rencana pendirian Universitas Republik Indonesia muncul tanpa adanya penjelasan yang komprehensif kepada publik.

Di media sosial bahkan muncul komentar bernada satire.

"Kalau DPR saja bingung, apalagi kita?"

Komentar tersebut mencerminkan keinginan sebagian masyarakat agar pemerintah lebih terbuka dalam menyampaikan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik, khususnya di bidang pendidikan.

Efektivitas Penggunaan Anggaran Jadi Sorotan

Sejumlah kalangan juga menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tantangan utama yang masih dihadapi saat ini dinilai bukan semata-mata jumlah kampus, melainkan pemerataan akses pendidikan tinggi, peningkatan kualitas dosen, penguatan riset, serta perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan.

Karena itu, muncul pertanyaan apakah penggunaan anggaran negara akan lebih efektif apabila diarahkan untuk membangun universitas baru, atau justru memperluas program beasiswa, meningkatkan kapasitas perguruan tinggi yang telah ada, memperkuat penelitian, serta meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pemerintah Didorong Bersikap Transparan

Hingga saat ini pemerintah belum menyampaikan penjelasan secara rinci mengenai kajian akademik, urgensi pembentukan, struktur kelembagaan, maupun manfaat strategis dari Universitas Republik Indonesia.

Transparansi dinilai menjadi hal penting agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh mengenai arah kebijakan tersebut. Dengan demikian, publik dapat menilai secara objektif apakah pendirian Universitas Republik Indonesia benar-benar menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia atau justru penguatan perguruan tinggi yang telah ada akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi dunia pendidikan nasional.