DPD Organda Kalbar Dorong Kesamaan Persepsi Penyaluran Solar Subsidi, Perkuat Sinergi Pengusaha Angkutan, SPBU, dan Pertamina

SINGKAWANG, KALIMANTAN BARAT – Dewan Pimpinan Daerah Organisasi Angkutan Darat (DPD Organda) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Sosialisasi dan Diskusi Instruksi Gubernur Kalimantan Barat mengenai penyediaan, pendistribusian, dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar Subsidi, bertempat di Meeting Room Hotel Sentosa, Kota Singkawang, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, pengusaha SPBU, pemerintah daerah, instansi terkait, organisasi angkutan, serta para pelaku usaha transportasi. Forum ini menjadi wadah untuk membangun kesamaan persepsi dalam implementasi kebijakan penyaluran Solar Subsidi agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta mampu meminimalkan berbagai persoalan yang selama ini muncul di lapangan.

Ketua DPD Organda Provinsi Kalimantan Barat, Agus Kurnadi, mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman yang seragam kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya para pengusaha angkutan, pengemudi, dan pengelola SPBU, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap Instruksi maupun Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat mengenai penyaluran Solar Subsidi.

Menurutnya, koordinasi yang baik antara pemerintah, Pertamina, pengusaha SPBU, dan pelaku usaha transportasi menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi BBM subsidi yang selama ini menjadi kebutuhan utama sektor transportasi dan logistik.

"Sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar penyaluran Solar Subsidi berlangsung tertib, tepat sasaran, sesuai regulasi, serta mampu mengurangi potensi konflik maupun kesalahpahaman di lapangan," ujar Agus Kurnadi.

Dalam pemaparannya, PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menjelaskan bahwa distribusi BBM di Provinsi Kalimantan Barat saat ini didukung oleh 291 lembaga penyalur, yang terdiri atas SPBU, SPBU Kompak/3T, SPBB, dan SPBN.

Pertamina juga memaparkan mekanisme pelaksanaan Program Subsidi Tepat, kelompok pengguna Solar Subsidi yang berhak menerima, serta pembagian kewenangan antara regulator, operator, dan pengawas sebagai bagian dari upaya menjaga agar distribusi BBM bersubsidi tetap sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Berbagai Persoalan Lapangan Menjadi Sorotan

Forum diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai masukan dari peserta yang berasal dari sektor transportasi maupun pengelola SPBU.

Beberapa persoalan yang menjadi perhatian bersama antara lain antrean panjang kendaraan angkutan di sejumlah SPBU yang kerap meluber hingga ke badan jalan sehingga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Selain itu, peserta juga menyoroti pentingnya peningkatan komunikasi antara pengelola SPBU dengan para pengguna jasa, penerapan ketentuan pembelian BBM non-subsidi secara seragam, evaluasi terhadap kewajiban pembelian Dexlite pada kondisi tertentu, usulan penambahan kuota Solar Subsidi di sejumlah SPBU, hingga perlunya penyeragaman jadwal penyaluran Solar Subsidi di wilayah Kota Singkawang guna mengurangi antrean yang selama ini sering terjadi.

Menurut peserta, persoalan distribusi BBM subsidi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan stok, tetapi juga menyangkut pengaturan teknis di lapangan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, tertib, dan adil.

Pertamina Siap Lakukan Evaluasi

Menanggapi berbagai masukan tersebut, pihak Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan komitmennya untuk terus melakukan evaluasi terhadap sistem pelayanan, khususnya pada SPBU yang melayani kendaraan angkutan umum dalam jumlah besar.

Pertamina juga menyatakan terbuka untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Singkawang, pemerintah daerah, Organda, serta instansi terkait mengenai berbagai usulan yang disampaikan peserta, termasuk terkait penyesuaian kuota Solar Subsidi maupun pengaturan teknis penyaluran di lapangan.

DPD Organda Kalimantan Barat berharap hasil sosialisasi dan diskusi ini mampu memperkuat koordinasi lintas sektor sehingga implementasi Instruksi Gubernur Kalimantan Barat dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh pihak.

Melalui komunikasi yang intensif, koordinasi yang berkelanjutan, serta komitmen bersama antara pemerintah, Pertamina, pengusaha SPBU, dan pelaku usaha angkutan, diharapkan penyaluran Solar Subsidi di Kalimantan Barat semakin transparan, tertib, tepat sasaran, mampu mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Fredy Legito