PONTIANAK – Proses tender pengadaan barang dan jasa yang tengah berlangsung di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak menjadi sorotan kalangan praktisi dan ahli pengadaan. Sejumlah ketentuan dalam dokumen pemilihan dinilai berpotensi tidak selaras dengan kebijakan yang telah diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), khususnya Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penambahan Syarat Kualifikasi dan Syarat Teknis.
Sejumlah ahli pengadaan yang tergabung dalam Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) menilai terdapat dugaan kekeliruan dalam penyusunan persyaratan tender yang berpotensi membatasi persaingan usaha apabila tidak segera diperbaiki.
Menurut penjelasan salah seorang Ahli Pengadaan yang juga menjabat sebagai Advisor LKPP, penyusunan persyaratan teknis dalam dokumen tender merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
PPK maupun KPA juga memiliki kewajiban melakukan evaluasi dan perbaikan apabila ditemukan adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Surat Edaran LKPP Dinilai Perlu Dipahami Secara Utuh
Dalam penjelasannya, ahli tersebut menegaskan bahwa Surat Edaran LKPP Nomor 5 Tahun 2022 pada prinsipnya mengatur agar penyelenggara pengadaan tidak menambahkan persyaratan yang berpotensi membatasi persaingan, kecuali persyaratan tersebut secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan setingkat Peraturan Presiden atau lebih tinggi.
Artinya, ketentuan yang hanya bersumber dari Peraturan Menteri maupun regulasi di bawahnya tidak seharusnya dijadikan syarat yang bersifat menggugurkan peserta dalam proses evaluasi penawaran.
Apabila terdapat kewajiban administratif berdasarkan Peraturan Menteri, persyaratan tersebut dinilai lebih tepat dipenuhi oleh penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang sebelum penandatanganan kontrak atau pada tahap pelaksanaan pekerjaan, bukan dijadikan syarat eliminasi pada tahap evaluasi administrasi.
Disarankan Segera Lakukan Addendum
Karena proses tender disebut masih berada pada tahapan pengumuman dan pengunduhan dokumen pemilihan, para ahli menyarankan agar Pokja Pemilihan bersama PPK maupun KPA segera melakukan addendum terhadap dokumen tender.
Perbaikan tersebut dinilai penting agar seluruh persyaratan yang tercantum benar-benar sesuai dengan ketentuan LKPP serta tidak menimbulkan potensi sengketa di kemudian hari.
Langkah tersebut juga diyakini akan menjaga prinsip dasar pengadaan pemerintah, yaitu terbuka, adil, transparan, bersaing, efektif, efisien, dan akuntabel.
Berpotensi Timbulkan Persoalan Administratif
Para ahli mengingatkan, apabila ketentuan yang dinilai tidak sesuai regulasi tetap dipertahankan, proses tender berpotensi menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Di antaranya kemungkinan munculnya sanggahan dari peserta, pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga potensi pembatalan proses pengadaan apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Selain itu, apabila terdapat kesalahan dalam penyusunan dokumen pemilihan yang menimbulkan kerugian proses pengadaan, pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai kewenangannya dapat dimintai pertanggungjawaban administratif berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Harapan Pelaku Usaha
Kalangan pelaku usaha berharap Pemerintah Kota Pontianak segera melakukan evaluasi terhadap dokumen tender yang sedang berjalan apabila memang ditemukan adanya ketentuan yang tidak sesuai dengan regulasi LKPP.
Menurut mereka, perbaikan dokumen sejak awal jauh lebih baik dibandingkan munculnya sengketa pengadaan setelah proses evaluasi selesai.
Mereka juga berharap seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak tetap mengedepankan asas persaingan usaha yang sehat, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta, serta menjamin penggunaan anggaran negara dilakukan secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PPK, Pokja Pemilihan, maupun Pemerintah Kota Pontianak belum memberikan tanggapan atau klarifikasi resmi terkait pandangan para ahli mengenai penerapan persyaratan dalam dokumen tender dimaksud. Media masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak-pihak terkait sebagai bagian dari pemberitaan yang berimbang.
Fredy Legito
0 Komentar