KALIMANTAN TENGAH – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkapkan bahwa fasilitas Kawasan Berikat masih menjadi salah satu instrumen strategis dalam mendorong daya saing industri kelapa sawit Indonesia di pasar global. Data terbaru menunjukkan sekitar 80 persen nilai ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya pada 2025 berasal dari perusahaan yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat.
Selain mendominasi nilai ekspor, perusahaan penerima fasilitas tersebut juga menguasai sekitar 63,28 persen volume ekspor CPO nasional sepanjang 2025. Capaian ini menunjukkan peran besar Kawasan Berikat dalam menopang kinerja ekspor, memperkuat hilirisasi industri sawit, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Kasubdirektorat Tempat Penimbunan Berikat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Yetty Yulianty, menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat mencatat nilai ekspor mencapai US$23,65 miliar pada 2025. Angka tersebut jauh melampaui perusahaan non-Kawasan Berikat yang hanya mencatatkan nilai ekspor sekitar US$6,03 miliar.
Menurutnya, tren dominasi Kawasan Berikat sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, perusahaan penerima fasilitas tersebut juga menguasai sekitar 63,94 persen volume ekspor dengan nilai mencapai US$18,57 miliar, sedangkan perusahaan di luar Kawasan Berikat hanya menyumbang sekitar 36,06 persen volume ekspor dengan nilai US$5,49 miliar.
"Sekitar dua pertiga volume ekspor CPO dan produk turunannya berasal dari Kawasan Berikat. Dari sisi nilai, kontribusinya bahkan mencapai sekitar 80 persen. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas tersebut memberikan dampak nyata terhadap daya saing industri sawit Indonesia," ujar Yetty dalam kegiatan media briefing di Kalimantan Tengah.
Ia menegaskan bahwa fasilitas Kawasan Berikat bukan ditujukan kepada sektor hulu, melainkan difokuskan untuk mendukung industri antara dan hilir sebagai bagian dari strategi pemerintah mempercepat program hilirisasi nasional.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berharap nilai tambah komoditas sawit tidak hanya dinikmati dari ekspor bahan mentah, tetapi juga dari produk olahan yang memiliki daya saing dan nilai ekonomi lebih tinggi.
Saat ini terdapat 77 perusahaan industri sawit yang memperoleh fasilitas Kawasan Berikat. Program tersebut telah berjalan sejak tahun 2001, ketika pemerintah pertama kali memberikan fasilitas kepada enam perusahaan, dan kini telah berkembang menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung ekspor nasional selama sekitar 25 tahun.
Selain meningkatkan performa ekspor, keberadaan perusahaan Kawasan Berikat juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan. Berdasarkan survei terhadap 61 perusahaan, sektor ini mampu menyerap lebih dari 20 ribu tenaga kerja sepanjang periode 2022–2024.
Di sisi investasi, perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat berhasil mencatatkan nilai investasi mencapai Rp48,8 triliun pada 2023. Sementara kontribusi terhadap penerimaan negara juga terus meningkat, di mana pajak pusat yang dihasilkan naik dari sekitar Rp7,7 triliun pada 2022 menjadi Rp21,41 triliun pada 2024.
DJBC juga mengungkapkan hasil kajian mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal kepada industri sawit. Berdasarkan analisis tersebut, setiap Rp1 insentif fiskal yang diberikan pemerintah mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan fiskal sebesar Rp1,47 melalui peningkatan investasi, penerimaan pajak, bea keluar, dana sawit, serta aktivitas ekonomi lainnya.
Rasio cost-benefit sebesar 1,47 tersebut dinilai menunjukkan bahwa kebijakan pemberian fasilitas Kawasan Berikat masih memberikan keuntungan yang lebih besar dibandingkan biaya fiskal yang dikeluarkan negara.
Karena itu, DJBC menilai kebijakan tersebut masih sangat relevan untuk dipertahankan sebagai instrumen dalam memperkuat daya saing ekspor nasional sekaligus mempercepat hilirisasi industri kelapa sawit Indonesia.
"Dari hasil evaluasi yang kami lakukan, pemberian fasilitas fiskal maupun nonfiskal melalui Kawasan Berikat masih sangat relevan untuk mendukung industri CPO nasional. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan daya saing sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara," tutup Yetty.
Ke depan, pemerintah berharap fasilitas Kawasan Berikat dapat terus mendorong pertumbuhan industri pengolahan sawit, memperluas lapangan kerja, meningkatkan investasi, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.
Sumber: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
0 Komentar