Dilema Penerapan Hukum: Secara Teori dan Praktik Berbeda
Pontianak - Menurut Yayat Darmawi, SE., SH., MH., Ketua YLBH LMRRI Kalimantan Barat, penerapan hukum dapat dikaji dari perspektif teori atau norma dengan realitas hukum dalam kajian kenyataan atau praktiknya.
Dalam situasi penerapan hukum sering terjadi ketidakpaduan antara norma atau aturan dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat.
Hukum dalam arti Law in the Book (teoritis) dengan hukum dalam arti Law in Action (kenyataan) di dalam struktur masyarakat kerap menimbulkan benturan yang tidak saling memengaruhi. Hal ini disebabkan adanya masalah atau kejadian nyata yang terkadang pelanggaran normanya memang terjadi karena peristiwa tersebut merupakan suatu kejahatan yang memiliki keterkaitan dalam rangkaian peristiwanya.
Namun, tidak jarang pula suatu peristiwa justru bertolak belakang, yaitu tidak memiliki keterkaitan dalam rangkaian peristiwanya. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mendasar, siapa yang akan bertanggung jawab apabila orang yang tidak bersalah justru dipenjara?
Dalam ilmu hukum dikenal istilah Das Sollen dan Das Sein.
Das Sollen adalah aturan atau norma mengenai apa yang seharusnya dilakukan (kondisi ideal).
Sedangkan Das Sein adalah fakta atau kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan.
Pada umumnya, kajian atau penelitian hukum berfokus pada kesenjangan antara keduanya.
Secara spesifik, perbedaan keduanya adalah sebagai berikut:
Das Sollen merupakan norma, aturan, atau hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat.
Contoh: Larangan melakukan tindak pidana korupsi secara tegas telah diatur dalam undang-undang, dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Das Sein merupakan kenyataan atau peristiwa konkret yang terjadi di tengah masyarakat.
Contoh: Dalam praktiknya, tindak pidana korupsi masih terus berlangsung dan terjadi secara nyata, meskipun telah diatur secara tegas serta diancam dengan sanksi pidana.
Di sinilah terjadi ketidaksinkronan antara norma (Das Sollen) dengan kenyataan (Das Sein). Oleh karena itu, muncul pertanyaan bagaimana hukum dapat meminimalisir kejahatan dengan memberikan kekuatan (power) pada norma atau aturan yang berlaku, sehingga hukum yang bersifat memberikan efek jera benar-benar terwujud secara nyata. Dengan demikian, hukum mampu menimbulkan rasa takut bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
0 Komentar