JAKARTA – Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif fiskal bernilai besar untuk menarik investasi ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Mulai dari pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Badan, fasilitas tax holiday hingga puluhan tahun, hingga berbagai kemudahan perpajakan lainnya disediakan sebagai stimulus agar investor segera menanamkan modal di ibu kota baru Indonesia.
Namun, data terbaru justru menunjukkan fakta yang berbanding terbalik dengan harapan pemerintah.
Berdasarkan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Tahun Anggaran 2025 yang telah diaudit, sepanjang tahun 2025 tidak terdapat satu pun permohonan fasilitas tax holiday untuk investasi di IKN maupun daerah mitra melalui sistem Online Single Submission (OSS). Padahal, pada tahun 2024 masih tercatat terdapat tujuh permohonan yang diajukan investor.
Data tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah. Jika fasilitas pajak yang sangat besar saja belum mampu menarik minat pelaku usaha, faktor apa yang sebenarnya menjadi pertimbangan utama investor?
Selain fasilitas tax holiday umum, sejumlah insentif lain juga belum menunjukkan hasil yang signifikan sepanjang periode 2024–2025. Beberapa di antaranya meliputi fasilitas tax holiday untuk Financial Center IKN, Headquarters IKN, Super Tax Deduction Vokasi, Super Tax Deduction Penelitian dan Pengembangan (Litbang), hingga Super Tax Deduction untuk sumbangan pembangunan di kawasan IKN.
Padahal, pemerintah menawarkan berbagai kemudahan yang tergolong sangat kompetitif. Untuk sektor infrastruktur dan pelayanan publik, misalnya, fasilitas tax holiday bahkan dapat diberikan hingga 30 tahun bagi investasi yang direalisasikan pada periode 2023–2030.
Minimnya pemanfaatan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa keputusan investasi tidak hanya ditentukan oleh insentif pajak. Dalam praktik bisnis, investor umumnya mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti kepastian hukum, kesiapan infrastruktur, akses logistik, kepastian pasar, stabilitas regulasi, kemudahan perizinan, tingkat pengembalian investasi, serta prospek ekonomi jangka panjang.
Kondisi ini menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah. Insentif fiskal memang dapat menjadi daya tarik, tetapi iklim investasi secara keseluruhan juga menjadi faktor yang tidak kalah menentukan dalam pengambilan keputusan bisnis.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus melakukan evaluasi terhadap strategi promosi investasi di IKN, termasuk mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi calon investor sehingga kebijakan yang disusun tidak hanya menarik secara fiskal, tetapi juga mampu memberikan kepastian dan kepercayaan bagi dunia usaha.
Hingga saat ini, pemerintah tetap menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN serta membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi pelaku usaha, baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, data dari DJP tersebut menjadi gambaran bahwa tantangan dalam menarik investasi ke IKN masih menjadi pekerjaan rumah yang memerlukan perhatian serius dan evaluasi berkelanjutan.
0 Komentar