Breaking News

Digaji Rp12 Miliar, Ini Profil Dewan Direktur LPEI yang Diduga Guyur Kredit ke Perusahaan Problematik Kaesang

Digaji Rp12 Miliar, Ini Profil Dewan Direktur LPEI yang Diduga Guyur Kredit ke Perusahaan Problematik Kaesang

JAKARTA – Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menjadi sorotan setelah muncul dugaan adanya penyimpangan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP), perusahaan pengolahan udang yang dikaitkan dengan Kaesang Pangarep.

Kredit tersebut diberikan pada periode 2020–2024, ketika Kaesang Pangarep masih berstatus sebagai putra Presiden.

Dalam perkara ini, LPEI yang memberikan fasilitas kredit kepada PMMP diduga menyebabkan kerugian negara mencapai US$30,71 juta atau sekitar Rp537,3 miliar.

Hingga saat ini belum ada tersangka maupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait perkara tersebut.

Namun, seiring mencuatnya kasus tersebut, perhatian publik juga tertuju pada jajaran pimpinan LPEI yang memimpin lembaga tersebut.

Dewan Direktur LPEI

1. Sukatmo Padmosukarso

Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif

Menjabat sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI sejak 31 Desember 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392 Tahun 2025.

Pria berusia 69 tahun ini merupakan lulusan:

  • Sarjana Muda Jurusan Bahasa Inggris Universitas Sebelas Maret (1979);
  • Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia (1986);
  • Master of Business Administration (MBA) dari Curtin University of Technology, Australia (1994).

Selain di LPEI, ia juga menjabat sebagai Senior Partner PT Asta Konsultan Indonesia dan Ketua Badan Pelaksana Harian Yayasan Pendidikan Perbanas.

2. Yon Arsal

Anggota Dewan Direktur

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI sejak 28 April 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155 Tahun 2023.

Pria berusia 53 tahun ini memiliki latar belakang akademik:

  • Sarjana Ekonomi Universitas Padjadjaran (1995);
  • Master of Arts in Economics Kobe University, Jepang (2004);
  • Doctor of Philosophy in Economics Kobe University, Jepang (2007);
  • Master of Science in Fiscal Administration Universitas Indonesia (2004).

Sebelum menjabat di LPEI, ia berkarier panjang di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak sejak Januari 2020.

3. Dwi Teguh Wibowo

Anggota Dewan Direktur

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI sejak 29 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454 Tahun 2024.

Latar belakang pendidikan:

  • Diploma III Kepabeanan dan Cukai PKN STAN (1991);
  • Sarjana Ekonomi Manajemen Pembangunan Universitas Indonesia (2000).

Sebelum bergabung dengan LPEI, ia memiliki karier panjang di bidang kepabeanan dan penerimaan negara dengan jabatan terakhir sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara di Kementerian Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2023.

4. Fajarini Puntodewi

Anggota Dewan Direktur

Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI sejak 13 Februari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2025.

Wanita berusia 58 tahun ini memiliki latar belakang:

  • Sarjana Hukum Perdata Universitas Islam Indonesia (1990);
  • Magister Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2003).

Rekam jejak kariernya di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia antara lain:

  • Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (2025–sekarang);
  • Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (2024–2025);
  • Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga (2023–2024).


5. Doddy Rahadi

Anggota Dewan Direktur


Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI sejak 27 Agustus 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263 Tahun 2025 dan Nomor 390 Tahun 2025.

Latar belakang pendidikan:

  • Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (1991);
  • Magister Teknik Institut Teknologi Bandung (2002);
  • Doktor Strategic Management Universitas Padjadjaran (2017).

Ia memiliki rekam jejak panjang di lingkungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri sejak tahun 2025.


6. Bambang Setyatmojo

Anggota Dewan Direktur


Menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur LPEI sejak 24 Januari 2025 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2025.

Latar belakang pendidikan:

  • Sarjana Teknik Universitas Gadjah Mada (1995);
  • Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada (1997).

Sebelum bergabung dengan LPEI, ia memiliki karier panjang di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan sejumlah posisi strategis, antara lain:

  • Project Manager New Way of Working Distribution Network and Sales Division (2024–2025);
  • SVP OPP Business Banking Policy Governance Division (2023–2024);
  • Pemimpin Kantor Wilayah 05 Semarang (2021–2023).

Fasilitas dan Remunerasi Dewan Direktur LPEI


Berdasarkan Laporan Tahunan LPEI Tahun 2025, total remunerasi yang diterima tujuh anggota Dewan Direktur mencapai sekitar Rp12,78 miliar.

Rinciannya sebagai berikut:

  • Gaji dan tunjangan (7 orang): Rp12.308.721.741;
  • Tantiem (3 orang): Rp467.591.302;
  • Fasilitas lain dalam bentuk natura (7 orang): Rp0.

Total remunerasi:
Rp12.776.313.043

Distribusi remunerasi anggota Dewan Direktur:

  • Di atas Rp2 miliar: 4 orang;
  • Di atas Rp1 miliar sampai Rp2 miliar: 1 orang;
  • Di atas Rp500 juta sampai Rp1 miliar: 0 orang;
  • Rp500 juta ke bawah: 2 orang.

Selain gaji dan honorarium, Dewan Direktur LPEI juga memperoleh sejumlah fasilitas, antara lain:

  • Tunjangan jabatan;
  • Tunjangan hari raya;
  • Asuransi purna jabatan;
  • Tunjangan komunikasi;
  • Tunjangan perumahan;
  • Kendaraan dinas;
  • Fasilitas kesehatan;
  • Keanggotaan perkumpulan profesi dan klub;
  • Bantuan hukum;
  • Fasilitas perjalanan dinas dalam dan luar negeri;
  • Corporate Credit Card;
  • Pajak penghasilan yang ditanggung sesuai ketentuan;
  • Tantiem dan insentif.

Kasus dugaan pemberian fasilitas kredit kepada PT PMMP yang disebut-sebut berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga sekitar Rp537,3 miliar tersebut masih menjadi perhatian publik. Hingga saat ini, proses penanganan perkara masih berjalan dan seluruh pihak yang disebutkan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai terdapat putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.


Redaksi 

0 Komentar

© Copyright 2026 - '

Pedoman Penulisan Berita

Dalam menulis dan mempublikasikan berita, setiap penulis, kontributor, maupun pembaca diharapkan mematuhi pedoman berikut:

⚖️ Perhatikan Hukum

Pastikan seluruh informasi yang dipublikasikan tidak melanggar hukum serta tidak mengandung ujaran kebencian, diskriminasi, fitnah, hasutan kekerasan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

🔒 Hargai Privasi

Jangan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa persetujuan, termasuk nama lengkap, alamat, nomor telepon, identitas, maupun informasi sensitif lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

🤝 Pertimbangkan Dampaknya

Gunakan bahasa yang santun, profesional, dan berimbang. Hindari penyampaian informasi yang berpotensi menimbulkan keresahan, stigma, atau merugikan individu maupun kelompok tertentu.

✔️ Verifikasi Informasi

Pastikan setiap informasi telah diverifikasi dan berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong, rumor, maupun informasi yang belum terkonfirmasi.

📌 Bertanggung Jawab

Setiap penulis bertanggung jawab atas isi berita yang dipublikasikan dan siap memberikan klarifikasi apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum dan Kode Etik Jurnalistik.

Catatan:
Mari bersama-sama membangun ruang informasi yang akurat, profesional, aman, dan saling menghormati. Gunakan kebebasan berekspresi secara bertanggung jawab demi kepentingan publik.