Diduga Pasok Ekskavator Baru ke Lokasi PETI Kotanopan, Aktivitas Tambang Ilegal Kembali Jadi Sorotan; Publik Pertanyakan Penegakan Hukum

MANDAILING NATAL, SUMATERA UTARA – Dugaan masuknya satu unit ekskavator baru ke lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), kembali memicu sorotan publik terhadap upaya penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.

Informasi yang beredar di tengah masyarakat menyebutkan bahwa alat berat tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas PETI yang hingga kini masih berlangsung. Sejumlah foto yang beredar di media sosial memperlihatkan seseorang berinisial PW berada di depan sebuah ekskavator merek SANY yang disebut masih dalam kondisi baru. Alat berat tersebut tampak terparkir di sekitar kawasan Masjid Al Muhtadin, Jambur Tarutung, Pasar Kotanopan, pada Kamis dini hari (23/7/2026).

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari aparat penegak hukum mengenai kepemilikan alat berat tersebut maupun keterkaitannya dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin.

Munculnya dugaan pemasokan alat berat ke kawasan yang disebut-sebut menjadi lokasi PETI dinilai sejumlah kalangan sebagai persoalan serius yang perlu segera ditindaklanjuti melalui penyelidikan secara profesional.

Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memastikan apakah alat berat tersebut benar digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum atau memiliki perizinan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aktivis Desak Penegakan Hukum yang Tegas

Ketua PC Ikatan Pelajar Al Washliyah (IPA) Kabupaten Mandailing Natal, Hanafi Lubis, bersama Ketua PC IPNU Mandailing Natal, menyampaikan harapan agar aparat kepolisian melakukan langkah hukum secara tegas apabila ditemukan adanya pelanggaran.

Menurutnya, penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal harus dilakukan secara konsisten tanpa membedakan siapa pun pihak yang diduga terlibat.

"Kami berharap aparat penegak hukum bertindak profesional, transparan, dan tidak ragu menindak setiap aktivitas pertambangan ilegal apabila terbukti melanggar hukum. Penegakan hukum harus memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi lingkungan hidup," ujarnya.

Hanafi juga berharap jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara maupun Polres Mandailing Natal dapat meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas PETI yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.

Kerusakan Lingkungan Jadi Kekhawatiran

Selain persoalan hukum, berbagai elemen masyarakat juga menyoroti dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan emas tanpa izin yang dinilai berpotensi menyebabkan kerusakan kawasan hutan, sedimentasi sungai, hingga pencemaran lingkungan apabila tidak dikendalikan sesuai ketentuan.

Direktur The Madina Green Institute, Ridwandi Nasution, mengatakan bahwa persoalan PETI bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup yang menjadi kepentingan masyarakat luas.

Menurutnya, apabila ditemukan adanya aktivitas pertambangan ilegal, aparat penegak hukum diharapkan segera mengambil langkah sesuai kewenangannya, termasuk melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak yang diduga menjadi pelaku maupun pemodal apabila terdapat bukti yang cukup.

Ia menambahkan bahwa masyarakat akan terus mengawal perkembangan penanganan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung penegakan hukum dan perlindungan lingkungan.

Menunggu Penjelasan Resmi Aparat

Publik kini menantikan langkah aparat kepolisian dalam merespons informasi yang berkembang mengenai dugaan masuknya alat berat ke kawasan PETI di Kecamatan Kotanopan.

Sampai berita ini diterbitkan, Polres Mandailing Natal belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pemasokan ekskavator tersebut maupun perkembangan penyelidikan terhadap aktivitas PETI yang menjadi perhatian masyarakat.

Media ini masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak kepolisian, pihak yang disebut dalam pemberitaan, maupun instansi terkait guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang.

Hak Jawab dan Hak Klarifikasi

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut atau merasa berkepentingan dalam pemberitaan ini. Setiap penjelasan, bantahan, maupun klarifikasi yang disampaikan akan dimuat secara proporsional sebagai bentuk penerapan prinsip pemberitaan yang berimbang, akurat, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Magrifatullah