KETAPANG – Distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram (kg) bersubsidi di Kabupaten Ketapang kembali menjadi sorotan. Kali ini, pangkalan LPG milik SS diduga menjalankan usaha tidak sesuai dengan titik lokasi yang tercantum dalam perizinan. Selain itu, muncul dugaan praktik yang merugikan masyarakat terkait pendistribusian tabung gas subsidi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari warga serta tokoh masyarakat setempat, pangkalan LPG tersebut beroperasi di Jalan Mayjen Sutoyo, RT 016/RW 003, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. Namun, warga mempertanyakan kesesuaian lokasi usaha dengan titik koordinat yang tercantum dalam izin resmi.
Tak hanya itu, sejumlah warga juga mengaku menjadi korban dugaan modus yang melibatkan seorang mantan karyawan berinisial HR. Korban mengaku diminta menyerahkan tabung gas kosong disertai sejumlah uang dengan alasan sebagai syarat memperoleh tabung LPG bersubsidi.
Salah seorang korban yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku mengalami kerugian setelah menyerahkan dua tabung kosong senilai sekitar Rp360 ribu serta tambahan uang tunai Rp50 ribu. Hingga kini, tabung maupun LPG yang dijanjikan disebut belum diterima.
Korban menduga masih terdapat belasan warga lain yang mengalami kejadian serupa. Dugaan tersebut menimbulkan keresahan di lingkungan masyarakat dan memicu berbagai keluhan yang bahkan disebut telah ramai diperbincangkan di media sosial.
Masyarakat meminta Pertamina, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), serta instansi terkait segera melakukan audit menyeluruh terhadap pangkalan tersebut. Mereka berharap apabila ditemukan pelanggaran administrasi maupun penyimpangan dalam penyaluran LPG bersubsidi, sanksi dapat dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk evaluasi hingga pencabutan izin apabila terbukti memenuhi unsur pelanggaran.
Selain itu, warga juga mendesak aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional terhadap dugaan penyalahgunaan distribusi LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Ketapang.
Kasus ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang dinilai penting dijawab oleh pihak-pihak terkait:
- Apakah lokasi operasional pangkalan telah sesuai dengan izin dan titik koordinat yang ditetapkan?
- Benarkah terdapat praktik pengumpulan tabung kosong dan permintaan sejumlah uang kepada masyarakat di luar mekanisme resmi?
- Apakah pengelola pangkalan mengetahui atau bertanggung jawab atas dugaan tindakan mantan karyawan tersebut?
- Sudahkah pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi berjalan optimal sehingga hak masyarakat benar-benar terlindungi?
Apabila dugaan penyimpangan tersebut terbukti, tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mengatur larangan penyalahgunaan pengangkutan maupun niaga BBM dan LPG bersubsidi. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp60 miliar, sesuai hasil proses penegakan hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pangkalan LPG milik SS, mantan karyawan berinisial HR, maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi atas berbagai dugaan yang disampaikan masyarakat. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Fredy Legito
0 Komentar