SANGGAU – Dugaan penyimpangan dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi kembali menjadi perhatian publik di Kalimantan Barat. Kali ini, sorotan mengarah kepada SPBU Nomor 66.785.02 di Desa Balai Sebut, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, yang diduga menjual solar bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) serta melayani pengisian BBM menggunakan drum dan jeriken dalam jumlah besar.
Berdasarkan informasi, dokumentasi, dan keterangan yang diterima media, pada Rabu (22/7/2026) terlihat aktivitas pengisian solar dan Pertalite ke dalam drum yang diangkut menggunakan mobil pikap. Di lokasi juga tampak antrean jeriken dalam jumlah cukup banyak yang diduga digunakan untuk memperoleh BBM bersubsidi.
Seorang warga yang mengaku melakukan pembelian di SPBU tersebut menyebut solar subsidi diduga dijual hingga Rp10.000 per liter, lebih tinggi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Apabila dugaan tersebut terbukti benar, persoalan ini tidak hanya menyangkut pelanggaran administrasi, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat yang menjadi sasaran penerima subsidi pemerintah. Kondisi ini memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka oleh pihak terkait. Mengapa BBM bersubsidi yang dibiayai oleh uang negara diduga dijual melebihi harga resmi? Siapa yang memperoleh keuntungan dari selisih harga tersebut? Apakah sistem pengawasan internal SPBU telah berjalan sebagaimana mestinya? Dan sejauh mana pengawasan dari Pertamina, BPH Migas, maupun instansi terkait dilakukan terhadap distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut?
Selain dugaan penjualan di atas HET, praktik pengisian BBM bersubsidi menggunakan drum maupun jeriken tanpa prosedur atau rekomendasi resmi juga menjadi perhatian serius. Apabila benar dilakukan tanpa dasar yang sah, praktik tersebut berpotensi membuka peluang penyalahgunaan distribusi, penimbunan, maupun penjualan kembali BBM bersubsidi untuk memperoleh keuntungan.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, beredar pula informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum aparat dalam distribusi BBM bersubsidi di wilayah itu. Namun hingga saat ini informasi tersebut belum terverifikasi dan belum didukung alat bukti yang memadai. Oleh karena itu, setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menanggapi informasi yang disampaikan tim media di lapangan, Fauzi dan Faisal Darmawi, S.H., Pengurus DPD Yayasan Lembaga Bantuan Hukum LMRRI Kalimantan Barat, Fredy Legito, A.Md.Kom, menilai bahwa apabila dugaan penjualan BBM bersubsidi di atas HET terbukti benar, maka persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.
Menurut Fredy Legito, Pertamina bersama instansi pengawas perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPBU yang dilaporkan, sementara aparat penegak hukum diminta melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan transparan berdasarkan alat bukti yang sah.
"Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya penjualan BBM bersubsidi di atas harga yang ditetapkan pemerintah ataupun penyimpangan distribusi, maka penegakan hukum harus dilakukan secara profesional tanpa pandang bulu. Subsidi BBM adalah hak masyarakat yang harus dijaga bersama dan tidak boleh disalahgunakan oleh siapa pun," tegas Fredy Legito.
Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi tidak berhenti pada penindakan setelah kasus mencuat. Evaluasi terhadap sistem pengawasan perlu dilakukan agar dugaan praktik serupa tidak terus berulang di berbagai daerah.
Publik kini menanti langkah konkret dari Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, serta Polres Sanggau untuk memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat pelanggaran, hal tersebut juga perlu disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyimpangan, maka proses penegakan hukum diharapkan berjalan tegas, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagai dasar hukum, penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, beserta peraturan pelaksanaannya. Penerapan sanksi pidana maupun administratif tetap bergantung pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola SPBU Nomor 66.785.02 maupun Pertamina belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Sumber: Tim Liputan
0 Komentar