PONTIANAK – Dugaan aktivitas penyimpanan dan distribusi bawang putih impor yang diduga belum terverifikasi legalitasnya menjadi perhatian setelah tim investigasi awak media menemukan kegiatan bongkar muat di sebuah ruko yang diduga difungsikan sebagai gudang di kawasan Jalan Siam, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, pada Selasa (29/7/2026) sekitar pukul 23.10 WIB.
Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, sebuah truk bernomor polisi B 9813 UYZ terlihat berhenti di depan ruko tersebut. Sejumlah pekerja tampak melakukan aktivitas bongkar muat karung bawang putih bermerek Samudra Nilam Tara dengan kemasan bertuliskan "Product of China".
Temuan tersebut kemudian menjadi perhatian karena aktivitas berlangsung pada malam hari. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti yang menyatakan bahwa barang tersebut merupakan barang ilegal maupun hasil penyelundupan.
Saat dikonfirmasi, salah seorang pekerja yang berada di lokasi mengaku bawang putih tersebut diduga milik seorang pengusaha yang disebut berinisial Asiong. Ia juga menyampaikan bahwa komoditas tersebut dikirim dari Jakarta melalui jalur pelabuhan.
Pekerja tersebut menyatakan bahwa bawang putih yang dibongkar memiliki dokumen legalitas atau sertifikat resmi. Akan tetapi, ketika awak media meminta izin untuk melihat maupun mendokumentasikan dokumen tersebut sebagai bagian dari proses verifikasi jurnalistik, permintaan itu tidak dipenuhi dengan alasan dokumen merupakan arsip internal perusahaan.
Akibat tidak dapat dilakukannya verifikasi langsung terhadap dokumen yang disebutkan, status legalitas barang tersebut belum dapat dipastikan.
Berdasarkan kondisi tersebut, awak media menilai diperlukan pendalaman oleh instansi yang memiliki kewenangan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Awak media meminta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Balai Karantina, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Kepolisian, serta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap asal-usul barang, dokumen impor, dokumen distribusi, serta kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting guna memastikan apakah komoditas yang berada di gudang tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi, kepabeanan, karantina, dan ketentuan perdagangan yang berlaku di Indonesia.
Apabila dalam proses penyelidikan nantinya ditemukan adanya pelanggaran, penanganannya dapat mengacu pada sejumlah ketentuan hukum, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Peraturan perundang-undangan mengenai karantina, keamanan pangan, serta impor komoditas hortikultura sesuai ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, perlu ditegaskan bahwa seluruh informasi dalam pemberitaan ini masih berupa dugaan yang bersumber dari hasil pemantauan lapangan dan keterangan narasumber. Belum ada penetapan dari aparat penegak hukum yang menyatakan telah terjadi tindak pidana ataupun pelanggaran hukum.
Karena itu, penentuan ada atau tidaknya pelanggaran sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan instansi terkait melalui proses penyelidikan, pemeriksaan dokumen, serta pembuktian sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola gudang, pihak yang disebut dalam pemberitaan, maupun instansi terkait mengenai dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang seluas-luasnya untuk hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik, sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan (cover both sides).
0 Komentar