MALANG – Dugaan pelanggaran ketenagakerjaan mencuat di salah satu gudang jasa pengiriman JNT Cargo di Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Sejumlah pekerja mengaku menerima upah sekitar Rp2 juta per bulan, atau jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Malang Tahun 2026 sebesar Rp3.802.862 yang berlaku sejak 1 Januari 2026 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Selain persoalan besaran upah, para pekerja juga mengeluhkan minimnya transparansi dalam sistem penggajian. Mereka mengaku tidak pernah menerima slip gaji, sehingga tidak mengetahui secara jelas rincian komponen upah, potongan, maupun hak-hak yang semestinya diterima setiap bulan.
Salah seorang pekerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa dirinya bekerja hingga 12 jam per hari, namun hanya menerima gaji sekitar Rp2 juta tanpa uang makan.
"Nominal gaji kami sekitar Rp2 jutaan. Padahal jam kerja mencapai 12 jam setiap hari. Tidak ada uang makan," ujarnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pekerja lainnya. Ia menilai beban kerja yang tinggi tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima.
"Tidak ada yang membawa pulang gaji sesuai harapan. Biaya transportasi saja cukup besar, sementara jam kerja yang panjang membuat kami sulit mencari pekerjaan tambahan," tuturnya.
Muncul Pertanyaan Soal Kepatuhan Perusahaan
Mencuatnya dugaan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka. Apakah perusahaan telah menerapkan sistem pengupahan sesuai ketentuan? Apakah kelebihan jam kerja telah dihitung sebagai lembur dan dibayarkan sesuai aturan? Mengapa para pekerja mengaku tidak menerima slip gaji sebagai bentuk transparansi?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Disnaker: WLKP Belum Dilaporkan
Saat dikonfirmasi pada Kamis (30/7/2026), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang menyatakan bahwa perusahaan tersebut belum tercatat menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP).
"Pihak JNT Cargo belum tercatat melaporkan WLKP, belum ada pelaporan," ujar pihak Disnaker.
Disnaker menjelaskan bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban memenuhi administrasi ketenagakerjaan sebagai bagian dari pengawasan pemerintah. Dokumen tersebut antara lain meliputi Nomor Induk Berusaha (NIB), akta pendirian perusahaan, NPWP, Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB), perjanjian kerja, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, slip gaji, bukti pembayaran upah, daftar hadir, bukti pembayaran lembur, serta struktur dan skala upah.
Kelengkapan dokumen tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan hak-hak normatif pekerja dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlu Pemeriksaan Menyeluruh
Apabila dugaan pembayaran upah di bawah UMK, jam kerja melebihi ketentuan, maupun tidak dibayarkannya hak lembur terbukti, maka perusahaan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi oleh pengawas ketenagakerjaan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak manajemen JNT Cargo Gudang Pakis terkait keluhan para pekerja maupun pernyataan Disnaker Kabupaten Malang.
Media membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak perusahaan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, agar informasi yang disampaikan kepada publik tetap berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar