SINGKAWANG – Fakta Investigasi News – Bandara Udara Singkawang kini menjadi sorotan tajam setelah muncul dugaan dijadikan jalur penyeludupan emas ilegal secara masif, bahkan diduga ada celah yang sengaja dibiarkan terbuka. Tim media Fakta Investigasi News (FIN) mendapati sejumlah kejanggalan saat melakukan peninjauan dan konfirmasi ke lokasi pada 24 Juni 2026.
Kasus ini bermula dari pemberitaan yang viral terkait penumpang berinisial PI yang akan berangkat ke Jakarta, yang diketahui memiliki kedekatan dengan kepala daerah Kota Singkawang. Saat tim media berupaya meminta keterangan, Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) Bandara Singkawang Ilham Hafizi menolak memberikan konfirmasi dengan berbagai alasan.
Lima Pertanyaan Krusial yang Belum Terjawab
Tim media mengajukan sejumlah pertanyaan mendasar terkait keamanan dan operasional bandara:
1. Mengapa penyeludupan emas bisa terjadi dan berlangsung secara masif melalui Bandara Singkawang?
2. Sebagai bandara penerbangan domestik, mengapa tidak digunakan alat proteksi dan pengamanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)?
3. Mengapa tidak ada kehadiran petugas Bea Cukai dan Imigrasi di lokasi?
4. Mengapa regulasi pengamanan di Bandara Singkawang dinilai sangat minim dan lemah?
5. Apakah Bandara Singkawang sudah memenuhi standar kelayakan operasi sesuai ketentuan Undang-Undang Penerbangan yang berlaku?
Kelemahan Pengamanan Berpotensi Rugikan Negara
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran mendalam. Jika bandara tetap beroperasi melayani rute Singkawang–Jakarta namun tanpa kelengkapan pengamanan yang memadai, hal ini jelas membuka celah bagi penyeludupan emas tanpa dokumen legalitas yang sah. Akibatnya, negara berpotensi kehilangan pendapatan pajak yang besar, sekaligus mengindikasikan kelemahan pengawasan yang seolah-olah "dibuat sengaja" untuk memudahkan kejahatan.
Risiko yang lebih mengkhawatirkan, celah yang sama dikhawatirkan tidak hanya dimanfaatkan untuk penyeludupan emas, melainkan juga bisa menjadi jalur peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya.
Pandangan Yuridis: Ini Perbuatan Melawan Hukum
Yayat Darmawi, S.E., S.H., M.H., Koordinator Lembaga Tim Investigasi dan Analisis Korupsi (TINDAK), menilai kasus ini merupakan perbuatan melawan hukum yang murni dan masuk ranah pidana.
"Hal ini mestinya menjadi perhatian serius Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Hukum dan HAM terkait Imigrasi," tegas Yayat.
Ia menambahkan, perlu evaluasi menyeluruh penerapan UU Penerbangan di lokasi tersebut. "Ketidaklengkapan syarat operasional sama saja dengan pelanggaran hukum. Perlu didalami aparat penegak hukum, apakah ini memang modus yang direncanakan mafia emas untuk membuka jalur kejahatan?" imbuhnya.
Dugaan Keterlibatan Aparat dan Seruan Tertib Hukum
Kasus ini makin kompleks setelah muncul pernyataan Kapolres Singkawang yang menyebut pengiriman emas tersebut legal, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Hal ini memicu dugaan kuat adanya upaya perlindungan atau "pembekingan" terhadap aktivitas tambang emas ilegal di wilayah tersebut.
Masyarakat dan pemerhati hukum pun meminta perhatian @HumasPolri untuk segera menertibkan anggotanya. "Kami meminta seluruh aparat bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi, jangan sibuk mengurusi hal lain namun abai pada penegakan hukum yang sesungguhnya," tegas pengamat.
Sampai saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak Polres Singkawang, Polda Kalbar, maupun pengelola bandara terkait kejanggalan ini. Mediator Kalbar akan terus memantau perkembangan penyelidikan dan meminta konfirmasi resmi dari pihak berwenang.
Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan fakta lapangan, pernyataan narasumber, dan informasi yang berkembang. Masih menunggu tanggapan dari pihak-pihak yang terkait.
0 Komentar