MANDAILING NATAL – Dugaan keterlibatan oknum Kepala Desa Singengu Julu dalam aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Kotanopan kini memasuki babak baru. Dua perwakilan masyarakat Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Magrifatullah Lubis dan Ridwandi Nasution, secara resmi melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) ke Polres Mandailing Natal, Senin (6/7/2026).
Laporan tersebut diterima oleh Seksi Umum (Sium) Polres Madina dan selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku setelah mendapat disposisi dari Kapolres Madina AKBP Bagus Priandi.
Dalam pengaduan tersebut, kedua pelapor melaporkan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan aktivitas PETI yang diduga melibatkan oknum Kepala Desa Singengu Julu berinisial GD bersama seorang lainnya berinisial PW.
Menurut para pelapor, laporan setebal 29 halaman tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil operasi penertiban yang dilakukan Tim Terpadu Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) pada Kamis, 2 Juli 2026, di kawasan Kecamatan Kotanopan.
"Kami selaku masyarakat Mandailing Natal meminta ketegasan aparat penegak hukum. Berdasarkan data, rilis resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta berbagai bukti yang kami kumpulkan di lapangan, aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin menggunakan alat berat ini diduga kuat dikelola dan dikoordinasikan oleh oknum Kepala Desa aktif berinisial GD bersama PW," ujar Magrifatullah Lubis.
Menurutnya, aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan secara masif di kawasan aliran Sungai Batang Gadis dinilai telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang serius, mencemari ekosistem sungai, serta berpotensi meningkatkan risiko bencana ekologis yang dapat mengancam keselamatan masyarakat.
Dalam laporannya, para pelapor meminta penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum yang dinilai relevan terhadap dugaan perbuatan tersebut, di antaranya:
- Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik apabila unsur-unsurnya terpenuhi.
Untuk memperkuat pengaduan tersebut, para pelapor turut melampirkan sejumlah dokumen dan barang bukti awal yang dinilai dapat menjadi bahan pendalaman penyidik.
Dokumen tersebut antara lain berupa rilis resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memuat identitas kedua terduga, kliping pemberitaan media massa, dokumentasi penyitaan alat berat berupa ekskavator, rekaman video kegiatan penertiban, hingga foto yang memperlihatkan oknum Kepala Desa GD menerima surat teguran dari Tim Terpadu di lokasi penertiban.
"Bukti keterlibatan oknum Kepala Desa GD saat dilakukan penertiban oleh Tim Terpadu Pemprov Sumut telah beredar luas di tengah masyarakat. Menurut kami, hal tersebut sudah cukup menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan secara profesional dan mendalami seluruh pihak yang diduga terlibat. Kami berharap Kapolres Mandailing Natal bertindak responsif serta menjalankan proses hukum secara adil tanpa tebang pilih," ujar Ridwandi Nasution, yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif The Madina Green Institute.
Selain disampaikan kepada Kapolres Mandailing Natal dan Kasat Reskrim Polres Madina, surat pengaduan tersebut juga ditembuskan kepada sejumlah institusi, yakni Kapolri, Kapolda Sumatera Utara, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Mandailing Natal, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Provinsi Sumatera Utara, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Para pelapor berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, termasuk memanggil dan memeriksa seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas PETI di Kotanopan.
"Kami berharap penyidik segera melakukan langkah-langkah hukum sesuai prosedur yang berlaku. Persoalan ini bukan hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum di bidang pertambangan dan lingkungan hidup, tetapi juga menyangkut integritas aparatur pemerintahan desa serta perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Mandailing Natal," tegas kedua pelapor.
Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat, organisasi kepemudaan, aktivis lingkungan, serta pemerhati kebijakan publik telah menyampaikan desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan aktivitas PETI di Kecamatan Kotanopan.
Gelombang aspirasi publik tersebut bahkan diarahkan kepada Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, agar memberikan perhatian khusus terhadap penanganan dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Mandailing Natal sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup.
Magrifatulloh
0 Komentar