LAHAT, SUMATERA SELATAN – Dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen yang terjadi di lingkungan Universitas Serelo Lahat (UNSELA) kini memasuki ranah hukum. Seorang dosen berinisial Dr. H. Lin Yan Syah, S.E., M.Si. secara resmi melaporkan dugaan pemalsuan tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Sumatera Selatan pada 28 Juli 2026.
Pelapor datang didampingi kuasa hukumnya, Bambang Budi P., S.H., M.H. dan Heri Hartuno, S.H., serta seorang saksi berinisial HDB. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pemalsuan surat yang diduga menyebabkan kerugian materiil maupun hak kepegawaian pelapor.
Kuasa hukum pelapor, Bambang Budi P., S.H., M.H., menjelaskan bahwa laporan diajukan atas dugaan tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 391, yang mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan dokumen.
Menurut keterangan pelapor, persoalan bermula ketika dirinya memperoleh informasi bahwa status penugasannya sebagai dosen di Program Studi Magister Manajemen (S2) diduga telah dipindahkan ke Program Studi Manajemen (S1) tanpa sepengetahuan maupun persetujuannya.
Pada 23 Maret 2026, pelapor mengaku mengetahui adanya sejumlah dokumen yang diduga memuat tanda tangan atas namanya. Namun, ia menegaskan tidak pernah membuat maupun menandatangani dokumen-dokumen tersebut.
Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah sebuah surat pernyataan yang disebut-sebut menjadi dasar persetujuan perpindahan penugasan. Pelapor membantah keras keabsahan dokumen tersebut.
"Klien kami tidak pernah membuat ataupun menandatangani surat pernyataan tersebut. Karena itu kami menduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan dokumen yang merugikan hak-hak klien kami," ujar Bambang Budi P.
Akibat dugaan pemalsuan tersebut, pelapor mengaku mengalami dampak finansial karena hak gajinya tidak dibayarkan secara penuh. Total kerugian yang diklaim mencapai sekitar Rp60 juta.
Merasa dirugikan, pelapor kemudian menempuh jalur hukum dengan membuat laporan resmi ke SPKT Polda Sumatera Selatan. Pelapor berharap aparat kepolisian dapat mengusut perkara tersebut secara profesional, objektif, dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kuasa hukum juga meminta agar seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa berdasarkan alat bukti yang ada sehingga kebenaran materiil dapat terungkap melalui proses penyidikan.
Kasus ini kini berada dalam penanganan Polda Sumatera Selatan. Tahapan selanjutnya akan bergantung pada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan penyidik untuk menentukan apakah terdapat unsur pidana sebagaimana dilaporkan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan atau tanggapan resmi dari pihak Universitas Serelo Lahat maupun pihak yang dilaporkan terkait dugaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Kode Etik Jurnalistik.
Bunyamin
0 Komentar