SURABAYA – Seorang pria asal Kabupaten Bangkalan tetap menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya meskipun telah berdamai dengan korban dan memberikan ganti rugi dengan nilai lebih dari Rp1 juta.
Perkara ini menjadi perhatian karena menunjukkan bahwa penyelesaian secara damai antara korban dan terdakwa tidak serta-merta menghentikan proses pidana. Penanganan perkara tetap dilanjutkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku hingga memperoleh putusan pengadilan.
Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, peristiwa tersebut terjadi pada 11 April 2026 dini hari di area parkir Shopee Express, Jalan Rusunawa Romokalisari, Surabaya.
Jaksa menerangkan, terdakwa Moh Syifak bin Munthiri didakwa mengambil sebuah tas hitam milik karyawan Shopee Express yang berada di dalam bagasi sepeda motor korban. Di dalam tas tersebut terdapat dompet serta uang tunai sekitar Rp5 ribu.
Dalam dakwaannya, jaksa menyebut terdakwa diduga memanfaatkan kondisi sepeda motor korban yang masih terdapat kunci kontak. Saat situasi sekitar dinilai sepi, terdakwa diduga membuka paksa jok sepeda motor menggunakan tangan, kemudian mengambil tas beserta isinya sebelum meninggalkan lokasi.
Korban, Dicky Prasetya, mengaku baru mengetahui kejadian tersebut setelah kembali dari waktu istirahat kerja. Saat itu ia mendapati jok sepeda motornya telah mengalami kerusakan, sementara tas dan dompet yang sebelumnya disimpan di dalam bagasi sudah tidak ada.
"Setelah selesai istirahat, motor sudah dalam kondisi jok rusak. Dompet dan tas yang ada di dalam motor juga hilang," ungkap korban dalam persidangan.
Dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa antara terdakwa dan korban telah tercapai kesepakatan damai. Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh korban yang mengaku telah menerima kompensasi atau ganti rugi dari terdakwa dengan nilai lebih dari Rp1 juta.
"Ada kompensasi dari terdakwa sebesar lebih dari Rp1 juta," kata korban di hadapan majelis hakim.
Meskipun perdamaian telah tercapai dan kerugian korban telah diganti, Jaksa Penuntut Umum tetap melanjutkan proses penuntutan. Jaksa menilai perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Perkara ini kembali menjadi perhatian publik karena memperlihatkan bahwa perdamaian dan pemberian ganti rugi dapat menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam proses peradilan, namun tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana.
Keputusan mengenai apakah perdamaian tersebut akan memengaruhi putusan akhir sepenuhnya merupakan kewenangan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Thifal Nw/ Fredy Legito
0 Komentar