PONTIANAK – Lembaga Investigasi Negara (LIN) Kalimantan Barat menerima berbagai aspirasi dari masyarakat Kabupaten Mempawah terkait perkembangan Pelabuhan Kijing yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Masyarakat berharap pelabuhan yang dibangun sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus dikelola secara terbuka dan akuntabel.
Dalam dialog bersama masyarakat, muncul berbagai masukan mengenai kondisi operasional Pelabuhan Kijing yang dinilai belum sepenuhnya optimal, meskipun pelabuhan tersebut diproyeksikan sebagai pelabuhan bertaraf internasional dan menjadi pintu gerbang logistik utama Kalimantan Barat.
Menurut masyarakat, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi agar investasi besar yang telah dikucurkan pemerintah benar-benar mampu mendorong peningkatan aktivitas ekspor-impor, memperkuat sektor logistik, membuka lapangan kerja, serta memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Kalimantan Barat.
Selain persoalan operasional pelabuhan, masyarakat juga kembali menyoroti proses pembebasan lahan yang berlangsung sejak tahun 2018. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada LIN Kalbar, terdapat dugaan bahwa sejumlah bidang tanah yang dibebaskan dimiliki oleh pihak-pihak tertentu yang disebut memiliki hubungan dengan pejabat maupun keluarga pejabat. Informasi tersebut masih berupa dugaan dan memerlukan pembuktian serta penelusuran lebih lanjut oleh aparat dan instansi yang berwenang.
Masyarakat berharap seluruh proses pembebasan lahan dapat dibuka secara transparan, mulai dari mekanisme penetapan harga tanah, proses appraisal, dasar pemberian ganti rugi, hingga kepastian bahwa seluruh pemilik lahan memperoleh perlakuan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya perlakuan istimewa kepada pihak tertentu.
LIN Kalbar menegaskan bahwa setiap proyek strategis nasional harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta kepastian hukum. Menurut lembaga tersebut, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis pemerintah.
LIN Kalbar menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui perkembangan investasi yang telah menggunakan anggaran besar negara, termasuk tingkat utilisasi pelabuhan, volume aktivitas bongkar muat, perkembangan fasilitas pendukung, kesiapan infrastruktur, hingga manfaat ekonomi yang telah dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha.
Berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dinilai patut menjadi bahan evaluasi bersama agar Pelabuhan Kijing benar-benar berkembang sesuai tujuan awal pembangunannya sebagai pusat logistik internasional dan motor penggerak pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat.
Apabila dalam proses pembebasan lahan maupun pelaksanaan proyek ditemukan adanya dugaan penyimpangan, LIN Kalbar menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum oleh aparat penegak hukum dan lembaga pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.
LIN Kalbar juga mendorong pemerintah, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), serta seluruh instansi terkait untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai kondisi aktual Pelabuhan Kijing, mulai dari perkembangan investasi, tingkat utilisasi pelabuhan, hambatan operasional, kesiapan infrastruktur pendukung, hingga strategi pengembangan jangka panjang.
Menurut LIN Kalbar, keterbukaan informasi merupakan langkah penting untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pembangunan Pelabuhan Kijing benar-benar mampu menjadi pusat logistik modern yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
0 Komentar