Delapan Anggota Polisi Ditangkap dalam Kasus Narkoba, Kepercayaan Publik Kembali Diuji: Rakyat Mau Percaya kepada Siapa?

Ada satu kalimat yang berulang kali terdengar di tengah masyarakat setiap kali kasus serupa mencuat:

"Bagaimana narkoba bisa diberantas jika aparat yang seharusnya memerangi justru diduga ikut terlibat?"

Kalimat itu tentu tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh anggota Polri. Masih banyak polisi yang bekerja dengan jujur, bahkan mempertaruhkan nyawa dalam memerangi peredaran narkotika. Namun, setiap kali muncul dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kejahatan narkoba, kepercayaan masyarakat kembali mengalami ujian berat.

Kasus terbaru menjadi tamparan keras bagi upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melalui Tim Gabungan Subdirektorat IV bersama Satuan Tugas Narcotic Investigation Center (NIC) melakukan penindakan terhadap AKP Pardiman, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Tangerang Selatan, bersama enam anggotanya serta seorang anggota Polda Aceh.

Total delapan anggota kepolisian diamankan untuk menjalani proses hukum dan pemeriksaan internal.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Eko Hadi Santoso, membenarkan penangkapan tersebut. Mereka diduga terkait perkara peredaran gelap narkotika, dugaan penyalahgunaan narkoba, serta dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penegakan hukum perkara narkotika.

Kasus ini menjadi perhatian luas karena menyangkut aparat yang selama ini justru diberi mandat negara untuk memberantas kejahatan narkotika.

Ironi tersebut memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.

Bagaimana mungkin aparat yang diberi kewenangan menangkap bandar narkoba justru diduga terseret dalam perkara yang sama?

Apabila dugaan tersebut nantinya terbukti melalui proses peradilan yang berkekuatan hukum tetap, maka bukan hanya pelanggaran pidana yang terjadi, tetapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan amanah institusi.

Lebih ironis lagi, AKP Pardiman bukanlah sosok baru di bidang pemberantasan narkoba. Ia pernah bertugas di berbagai satuan reserse dan dipercaya memimpin Satresnarkoba Polres Tangerang Selatan. Selama menjabat, satuan yang dipimpinnya juga pernah mengungkap berbagai kasus narkotika dan obat-obatan terlarang.

Karena itu, kabar penangkapannya mengejutkan banyak pihak dan memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak melupakan pengorbanan banyak anggota Polri yang gugur saat menjalankan tugas memberantas narkoba.

Mereka mempertaruhkan keselamatan bahkan kehilangan nyawa demi menghentikan jaringan peredaran narkotika. Pengorbanan tersebut menjadi simbol dedikasi aparat yang menjalankan tugas dengan penuh integritas.

Namun, ketika di waktu yang hampir bersamaan muncul dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan kejahatan yang sama, muncul kesan kontras yang sulit diabaikan publik.

Satu kelompok aparat mempertaruhkan hidup demi menegakkan hukum.

Sementara kelompok lain justru diduga menyalahgunakan kewenangan yang diberikan negara.

Kontras inilah yang membuat kepercayaan masyarakat kembali dipertanyakan.

Publik tentu patut mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang melakukan penindakan terhadap anggotanya sendiri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa dugaan pelanggaran tetap diproses tanpa memandang jabatan.

Namun demikian, proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel menjadi hal yang jauh lebih penting. Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap dugaan pelanggaran akan diusut hingga tuntas tanpa perlakuan istimewa.

Dalam negara hukum, tidak boleh ada seorang pun yang kebal terhadap hukum.

Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, setiap orang juga berhak memperoleh asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkotika tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan terhadap bandar dan pengedar. Integritas aparat penegak hukum juga harus dijaga melalui sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan konsisten.

Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama dalam penegakan hukum.

Ketika kepercayaan itu terganggu akibat ulah segelintir oknum, dampaknya tidak hanya dirasakan institusi, tetapi juga seluruh upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.

Karena pada akhirnya, pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat bukan sekadar tentang siapa yang ditangkap hari ini, melainkan bagaimana negara memastikan bahwa aparat yang diberi amanah untuk menegakkan hukum benar-benar berdiri di pihak hukum dan masyarakat.