Dakwaan Dokter Tifa Dinyatakan Batal Demi Hukum, Kuasa Hukum Jokowi: Perkara Masih Berpeluang Berlanjut

JAKARTA – Persidangan perkara dugaan fitnah terkait isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, dengan terdakwa Tifauziah Tyassuma atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutuskan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dinyatakan batal demi hukum karena dinilai tidak disusun secara cermat sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Meski demikian, kuasa hukum Joko Widodo, Rivai Kusumanegara, menegaskan bahwa putusan tersebut tidak berarti perkara telah berakhir. Menurutnya, putusan sela hakim justru memberikan kesempatan kepada JPU untuk memperbaiki konstruksi surat dakwaan sebelum kembali diajukan ke pengadilan.

"Sidang masih bisa dilanjutkan karena amanah majelis hakim pada dasarnya hanya meminta agar konstruksi dakwaan diperbaiki, khususnya karena dinilai mengandung unsur obscuur libel atau tidak dirumuskan secara jelas dan cermat," ujar Rivai kepada awak media, Kamis (23/7/2026).

Rivai menjelaskan, majelis hakim menilai JPU telah mencampurkan penerapan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dalam satu dakwaan terhadap terdakwa. Menurut hakim, hal tersebut menyebabkan dakwaan tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana.

Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan surat dakwaan batal demi hukum serta memerintahkan agar berkas perkara dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan penyempurnaan.

Rivai meyakini proses perbaikan dakwaan tidak akan memerlukan waktu yang lama. Menurutnya, setelah disesuaikan dengan pertimbangan majelis hakim, JPU dapat kembali melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Kalau berbicara mengenai waktu, sebenarnya penyempurnaan dakwaan dapat dilakukan dalam hitungan hari. Setelah itu perkara dapat diajukan kembali sesuai prosedur hukum yang berlaku," katanya.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya tetap menghormati sepenuhnya putusan sela majelis hakim sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang harus dijalankan secara profesional.

Lebih lanjut, Rivai mengungkapkan bahwa Joko Widodo sebenarnya telah mempersiapkan diri untuk hadir secara langsung dalam persidangan sebagai pihak yang berkepentingan apabila agenda pemeriksaan perkara berlanjut. Namun, karena perkara dihentikan sementara untuk perbaikan dakwaan, kehadiran tersebut otomatis ditunda hingga jadwal persidangan berikutnya.

"Pak Jokowi sebenarnya sudah menyiapkan waktu dan siap hadir apabila persidangan berlanjut. Karena ada putusan sela yang meminta dakwaan diperbaiki terlebih dahulu, tentu kami menghormati proses tersebut dan akan menunggu jadwal persidangan selanjutnya," ujarnya.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Christina Endarwati menyatakan surat dakwaan dalam perkara Nomor 301/Pid.Sus/2026/PN Jkt.Tim atas nama terdakwa Tifauziah Tyassuma tidak memenuhi unsur kecermatan sebagaimana dipersyaratkan dalam penyusunan surat dakwaan.

Majelis hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengambil kembali berkas perkara guna memperbaiki dakwaan sesuai pertimbangan hukum yang telah disampaikan. Seluruh biaya perkara dalam putusan sela tersebut dibebankan kepada negara.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai JPU belum menguraikan secara jelas, cermat, dan lengkap mengenai konstruksi perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu, hakim menilai JPU tidak dapat menerapkan ketentuan KUHP lama dan KUHP baru secara bersamaan terhadap satu perbuatan pidana dalam dakwaan yang sama.

Putusan tersebut sekaligus menjadi pengingat penting mengenai prinsip kepastian hukum dan ketelitian dalam penyusunan surat dakwaan, mengingat dakwaan merupakan dasar utama pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan.

Dengan putusan sela tersebut, substansi perkara belum memasuki tahap pembuktian. Kelanjutan proses hukum kini berada di tangan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki surat dakwaan dan melimpahkan kembali perkara ke pengadilan apabila dinilai telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga saat ini, proses hukum masih berada pada tahap prapersidangan setelah pengembalian berkas kepada JPU. Publik pun masih menunggu langkah lanjutan dari penuntut umum terkait apakah perkara tersebut akan segera diajukan kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan surat dakwaan yang telah disempurnakan.

Fredy Legito